Soal Omnibus Law, Puan Ingin Draf Dikirim Usai Jokowi Terima Surat DPR

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, bersama Ketua DPR RI Puan Maharani
Sumber :
  • VIVAnews/Arrijal Rachman

VIVA – Ketua DPR, Puan Maharani bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait konsultasi rencana pemerintah dalam penyerahan atau pembahasan omnibus law perpajakan. Ia meminta Menkeu bisa mengikuti mekanisme di DPR.

Jokowi Teken UU Desa yang Baru, Kini Kepala Desa Dapat Uang Pensiun

"Penyerahan terkait dengan draf omnibus law itu tentu saja sekarang ini saya sarankan untuk bisa menunggu sampai surat hasil prolegnas itu kemudian diterima oleh presiden dari DPR," kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis 30 Januari 2020.

Ia menjelaskan dalam surat tersebut, DPR menginfokan soal omnibus law masuk ke dalam prolegnas prioritas 2020. Setelah surat diterima, baru kementerian terkait bisa serahkan draf omnibus law.

Tinjau Pasar di NTB, Jokowi: Harga Cabai Rawit hingga Bawang Merah Turun

"Setelah itu baru pemerintah melalui kementerian keuangan dan kemenko perekonomian akan menyerahkan draf omnibus law yang nanti akan dibahas pemerintah," kata Puan.

Ia memastikan akan menunggu dari omnibus law secepatnya dari pemerintah. Sebab omnibus law baru pertama kali dilakukan, sehingga ia tak ingin pemerintah menyalahi aturan.

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat yang Biayanya Rp 1,4 Triliun

"Oleh karena itu kita jaga sama-sama. Kalau kemudian ini bisa kita selesaikan secepat mungkin bahkan kurang dari 100 hari pun, kalau memang sesuai dengan draf yang ada itu memang bisa kita selesaikan bersama, tentu saja kita selesaikan, kita nggak akan berlama-lama," kata Puan.

Ia juga berharap draf tersebut bisa disosialisasikan sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Ia tak ingin ada pihak yang dirugikan.

"Bukan hanya menghindari (kegaduhan), justru saya ingin membuka bahwa tidak ada yang ditutupi dalam pembahasan omnibus law ini karena memang semangatnya adalah untuk kebaikan perekonomian dan investasi serta membuka lapangan kerja dan tentu saja menggeliatkan sektor ril itu semakin lebih baik," kata Puan.

Politik Ayam Panggang

Saat ditanya apakah Presiden Jokowi melobinya agar pembahasan di DPR bisa cepat, ia mengatakan tak ada lobi tersebut. Sebab ia hanya bertemu pada acara resmi.

"Wah ini bukannya lobi-lobi kaya gitu, orang ketemu di acara resmi terus kita makan siang, makan ayam panggang, makan tahu tempe enak gitu. Mungkin itu apa ya, politik ayam panggang kali ya," kata Puan.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya