Nurdin Abdullah Kena OTT, Formappi: Bisa Gerus Elektabilitas PDIP

VIVA – Penangkapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah masih mendapat perhatian berbagai pihak. Dari kalangan pengamat menilai tertangkapnya Nurdin dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) berpotensi menggerus elektabilitas PDIP.

Baca Juga

KPK Ungkap OTT di Kabupaten Bogor Terkait Proses Pengurusan HGB

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menyampaikan demikian karena sudah beberapa kali kader yang terjerat KPK. Belum lama ini, kader PDIP yang juga Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah terkena operasi

Terakhir, kader PDIP yang juga Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah yang diamankan KPK. Sebelum Nurdin, ada beberapa kader PDIP mesti berurusan dengan KPK seperti Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo, Harun Masiku hingga eks Menteri Sosial Juliari Batubara. 

Baca Juga

KPK OTT di Kabupaten Bogor!

“Rentetan kasus yang melibatkan kader dari PDIP tersebut tak bisa tidak berpotensi menggerus elektabilitas partai karena sebagian warga yang terafiliasi secara ideologis dengannya mungkin saja kecewa," kata Lucius dalam keterangannya, Senin, 1 Maret 2021.

Dia mengingatkan dalam politik, semua partai punya kans elektabilitasnya menurun jika kadernya tersangkut kasus korupsi. Persoalan kasus korupsi dinilainya jadi acuan rakyat memilih.

Baca Juga

KPK Ungkap Jalur Mandiri PTN Paling Rawan Jadi Celah Korupsi, Singgung Kasus Unsoed

“Jika kepercayaan tercoreng terus menerus oleh kasus korupsi, maka secara otomatis akan berdampak pada berkurangnya orang yang menitipkan mandat politiknya pada partai tersebut," ujar Lucius.

Lucius menyoroti PDIP sebagai partai pendukung pemerintah dengan menguasai kursi terbanyak di parlemen. Ia menekankan mestinya ada pengawasan antara DPR terhadap pemerintah. Namun, pengawasan ini juga tak berjalan.

"Itulah pentingnya peran check and balances DPR-ekskutif. Sayangnya peran ini juga mati karena relasi kekuasaan yang bernama koalisi. Maka eksekutif dan legislatif bisa sama-sama terjebak dalam praktik korup," jelas Lucius.

Mengaca Demokrat

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai PDIP berpotensi anjlok dan babak belur elektabilitasnya jika ke depan masih ada kader tersangkut kasus hukum di KPK. Ia mengatakan pengalaman jebloknya elektabilitas Demokrat saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jadi acuannya.

"Jika ke depan masih ada deretan kader PDIP yang ditangkap KPK lagi, PDIP bisa babak belur. Bisa saja akan turun elektabilitasnya. Dulu Demokrat juga seperti itu. Karena banyak kadernya korupsi dan ditangkap KPK," jelas Ujang. 

Halaman Selanjutnya

Namun, ia melihat saat ini tertangkapnya Nurdin belum terlalu signifikan terhadap elektabilitas PDIP. Menurutnya, jika elektabilitas turun pun hanya sedikit. "Pengalaman menang di Pemilu 2014 dan 2019 jadi kekuatan PDIP. Mereka masih punya power," ujar Ujang.