VIVAnews – Ketua Fraksi Demokrat Syarif Hasan tidak setuju lembaga survei diakreditasi Komisi Pemilihan Umum(KPU). “Karena akan menimbulkan persepsi yang beda-beda,” kata Syarif di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis 4 Desember 2008.
Sebaliknya, kata Syarif, keberadaan lembaga survei dibiarkan saja karena bukan lembaga yang didirikan pemerintah. Lagi pula, menurut Syarif, survei yang dilakukan mereka dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Hasil survei yang dikerjakan, katanya, bersifat memberi informasi awal. “Jadi, tidak ada urgensinya lembaga survei untuk diakreditas.”
Menurut Syarif, secara umum penyelenggaraan survei itu tidak mempunyai motivasi tertentu. Justru publik harus menyadari angka yang dikeluarkan survei itu bukan merupakan hasil final.
Syarif mengatakan selama ini publik justru menganggap hasil survei sebagai angka final. “Padahal hasil akhirnya belum tentu sama,” kata dia.
Menggenggam Kilau Emas, Kisah Inspiratif Yoki Hardian Tenggara
Dengan fokus pada kualitas emas dan kepercayaan konsumen, Yoki optimis dapat terus bersaing dan berkembang di pasar yang dinamis dan terus berubah.
