Arteria Dahlan Jelaskan Maksud Pernyataan Penegak Hukum Tidak di-OTT
VIVA – Politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan menjelaskan terkait maksud ucapannya yang menyebut aparat penegak hukum tidak boleh dikenakan operasi tangkap tangan (OTT).
Menurut Arteria, dia tidak menyebut aparat penegak hukum tak boleh dihukum, melainkan ada cara lain untuk menindak aparat penegak hukum yang melanggar hukum.
"Iya jadi pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa OTT atau operasi tangkap tangan itu tidak ada diksi hukumnya, walaupun sudah melembaga dan sering dilakukan Saya ingin sampaikan OTT itu instrumen hukum," kata Arteria, dalam keterangannya yang dikutip Minggu, 21 November 2021.
Arteria mengatakan, jika aparat penegak hukum melanggar hukum, tentunya proses penegakkan hukum harus dilakukan. Semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, dan tidak ada seorang pun yang kebal hukum.
"Saya katakan sebaiknya aparat penegak hukum jangan lah dijadikan objek operasi tangkap tangan, bukan saya mengatakan aparat penegak hukum yang bersalah tidak boleh dihukum. Karena instrumen penegakan hukum untuk meminta pertanggungjawaban hukum kepada pelaku tindak pidana termasuk juga tindak pidana korupsi, tidak hanya tergantung pada OTT. Masih banyak instrumen penegakan hukum yang lain," ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan
- TvOne
Menurut Arteria, aparat penegak hukum adalah simbol hadirnya negara di tengah masyarakat di bidang penegakan hukum. Lantaran itu tidak perlu mengambil langkah OTT untuk menindak pejabat negara karena masih banyak cara lain untuk meminta pertanggungjawaban hukum.
"Sistem hukumnya sudah tegas kalau aparat penegak hukum bersalah yang harusnya ada yang namanya pemberatan sanksi hukumannya ditambah. Tapi yang kita katakan kalau aparat penegak hukum sebaiknya tidak perlu di OTT. Tujuannya OTT untuk menegakkan hukum untuk meminta pertanggungjawaban hukum, apa iya hanya melalui OTT?" ujarnya.
Jika seorang penegak hukum melakukan pelanggaran, biasanya mereka memiliki atasan atau lembaga yang mengawasi setiap perilakunya. Maka biar untuk penindakan hukum diserahkan kepada lembaga yang berwenang tanpa melalui OTT.
"Karena ini adalah aparat penegak hukum tahu alamatnya punya instansi atasan punya pengawasan. Punya pengawas yang punya Irwasum punya Propam satuan lainnya," ujarnya.
Mantan Kajari Bondowoso Divonis 7 Tahun Penjara terkait Kasus Suap
Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah menerima suap Rp927 juta dalam pengurusan perkara korupsi yang ditangani Kejari Bondowoso.
