- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Penundaan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 karena pertimbangan pengusaha butuh waktu untuk pemulihan akibat pandemi Covid-19 dinilai merupakan alasan yang egois, berbahaya bagi demokrasi, dan punya maksud buruk terhadap pemerintahan saat ini. Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Pertimbangan Perkumpulan Indonesia Muda (PIM), Muhamad Suryawijaya.
“Ide penundaan pemilu yang digulirkan salah seorang menteri memperlihatkan ketidakpahaman yang bersangkutan terhadap konstitusi negara. Untuk itu, Presiden Jokowi layak segera mengambil tindakan tegas kepada pejabat dimaksud,” ujar Suryawijaya, Rabu 12 Januari 2022.
Awal pekan ini, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan rata-rata pelaku usaha berharap Pilpres 2024 ditunda. Dia mengatakan pelaku usaha masih harus menata dan memulihkan diri akibat pandemi Covid-19.
“PIM beranggapan usulan itu egois karena dua hal. Pertama, ini hanya mengakomodasi kepentingan kelompok pengusaha tertentu saja, alih-alih dunia usaha secara keseluruhan. Faktanya, penyelenggaraan pemilu selalu menjadi stimulus ekonomi bagi banyak pelaku usaha dan juga mendorong aliran uang dari atas ke bawah dalam berbagai bentuk,” katanya.
Dengan kata lain, pemilu adalah momentum yang memaksa pemulihan ekonomi disertai oleh penguatan faktor redistributif. Tanpa pemilu, pemulihan ekonomi akan hanya memperkuat pemusatan kapital pada lingkaran pengusaha yang memiliki akses kuat pada kekuasaan. Tak ada insentif politik kepada mereka untuk berbagi.
“Secara keseluruhan, politik dan bisnis di Indonesia menunjukkan tren yang semakin de-coupling. Berkat rutinitas pilkada, Indonesia sudah terbiasa dengan penyelenggaraan pemilu. Pemilu bukan lagi peristiwa “keramat” dan atau “berbahaya”. Jadi tak usah didramatisasi,” kata Surya.
Kedua, pemilu selalu menghadirkan harapan bagi masyarakat. Menunda pemilu karena pengusaha masih butuh “menyusu” pada pemerintah merupakan sebuah aksi tak bermoral karena sama saja seperti membunuh harapan masyarakat. Ini sekaligus unjuk diri untuk menegaskan bahwa pengusaha merupakan kasta istimewa yang harus dilayani rakyat dan pemerintah.
“Selanjutnya, penundaan Pilpres dengan alasan telah ada preseden di masa lalu merupakan gagasan yang berbahaya bagi demokrasi. Di era demokrasi terpimpin, pemilu tak diselenggarakan karena pada saat itu sistem ketatanegaraan sedang mencari bentuk yang tepat. Penundaan pada saat peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru terjadi karena ada krisis politik yang sangat besar,” lanjut Surya.
Karena itu, pemerintah dan masyarakat harus waspada. Pasalnya, dapat saja kemudian dikondisikan situasi krisis agar ada alasan memadai untuk menunda Pilpres. Jika ini terjadi, Indonesia telah dikorbankan demi ketamakan segelintir pengusaha yang mengatasnamakan kalangan bisnis.
“Terakhir, gagasan penundaan Pilpres ini juga memojokkan Jokowi karena mengesankan beliau adalah figur yang haus kekuasaan. Ini merupakan upaya pembunuhan karakter yang harus diwaspadai Pak Jokowi, terlebih karena dilakukan salah seorang pembantunya,” kata Surya.
Baca juga: Bahlil Gaungkan Pemilu 2024 Diundur, Moeldoko Ungkap Sikap Jokowi
PKB: Banyak yang Bilang Pertemuan Cak Imin dengan Prabowo Ibarat CLBK
Pertemuan keduanya berlangsung setelah KPU menetapkan secara resmi Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.
