- ANTARA FOTO/Dede Rizky Permana
VIVA – Isu penundaan Pemilu 2024 yang disuarakan sejumlah ketum parpol menarik perhatian publik. Banyak suara yang mengkritik karena dengan penudaan Pemilu 2024 sama dengan perpanjang masa jabatan Presiden Jokowi.
Terkait itu, Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago menagatakan pemerintah dan parlemen atau DPR sudah menandatangani Undang-Undang Pemilu dilaksanakan secara serentak pada 2024. Kemudian, pemerintah juga mengklaim kondisi ekonomi Indonesia baik-baik saja dan target pertumbuhan ekonomi perlahan membaik.
“Lalu, alasan apa yang mau dipakai untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden,” kata Irma saat dihubungi VIVA pada Jumat, 4 Maret 2022.
Menurut dia, jika ada Menteri Kabinet Indonesia Maju yang ingin memperpanjang jabatan, tidak usah menjual nama Presiden Jokowi. Minimal, lanjut dia, jika ada menteri yang jual nama Presiden Jokowi harusnya ketum parpol juga bisa konfirmasi langsung.
“Jika ada menteri yang jual-jual nama presiden, sebaiknya para ketum partai konfirmasi langsung pada presiden," jelas Anggota DPR itu.
Presiden Jokowi.
- Biro Pres dan Media Istana Kepresidenan.
Lagipula, kata Irma, Jokowi juga sudah beberapa kali menegaskan tidak mau memperpanjang masa jabatannya sampai 3 periode. Sebab, Jokowi tidak mau menabrak konstitusi.
“Sehingga, mereka tidak masuk dalam jebakan batman kasihan kan. Dapat info jika itu sudah sepengetahuan presiden. Tapi, ternyata presiden malah menyatakan tidak mau menabrak konstitusi,” ujarnya.
Seperti diketahui, wacana penundaan Pemilu 2024 kembali mencuat. Usulan itu dilontarkan sejumlah tokoh parpol seperti Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto.
Salah satu alasan menunda Pemilu 2024 karena negara masih menghadapi pandemi. Kondisi perekonomian juga tengah masih pemulihan. Hal ini yang dinilai perlu jadi perhatian. Selain itu, disinggung juga elektabilitas Jokowi masih tinggi. Sebagian rakyat diklaim masih ingin Jokowi kembali memimpin RI pada 2024.
Airlangga Bantah Golkar dan PAN Rebutan Jatah Menteri ESDM di Kabinet Prabowo
Ketum Golkar Airlangga Hartarto, membantah kabar bahwa kursi Menteri ESDM di Kabinet Prabowo Subiantomenjadi rebutan Golkar dan PAN
