PDIP Sebut Penundaan Pemilu Bakal Ciptakan Krisis

VIVA – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan tidak ada hal mendesak bagi pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024.

PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri juga memandang Perppu untuk menunda Pemilu sama saja melecehkan konstitusi dan kualitas demokrasi.

"Kalau Perppu, kan, untuk kegentingan yang memaksa. Tetapi, berkaitan dengan penundaan pemilu itu, kan, ranahnya kepada konstitusi, kepada hukum dasar. Dan mengubah itu harus melalui amandemen," kata Hasto saat ditanya awak media, Rabu, 9 Maret 2022.

Hasto juga mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pemerintah saat ini fokus menghadapi persoalan pandemi COVID-19. Dia juga melihat Presiden Jokowi juga mengantisipasi dampak perang Rusia-Ukraina pada inflasi serta kenaikan harga barang dan pokok.

"Itu skala prioritas terpenting bagi pemerintahan saat ini. Dan, menyiapkan kepemimpinan Indonesia G20," lanjut Hasto.

VIVA Militer: Megawati Soekarnoputri

Photo :

• Britannica

Bagi PDIP, klaim Hasto, tidak ada alasan untuk menunda pemilu. Politikus asal Yogyakarta itu menyampaikan hal itu merupakan sikap Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan wajib menjadi kesadaran partai taat pada konstitusi.

Halaman Selanjutnya

"Konstitusi itu ada rohnya, ada jiwanya, ada spiritnya, yang mengatur kehidupan bersama sebagai bangsa. Ini yang harus kami lakukan dan perpanjang pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan jabatan ini. Kan, sebenarnya juga tidak senapas dengan membangun kultur demokrasi yang sehat," kata Hasto.