- M Yudha P/VIVA.co.id
VIVA – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, mengkritisi penunjukan Luhut Pandjaitan (LBP) sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional oleh Presiden Joko Widodo. Setidaknya ini bukan satu-satunya tugas yang diberikan ke Luhut di luar sebagai Menko Maritim dan Investasi.
Menurut Suryadi, rangkap jabatan yang dilakukan Luhut di banyak instansi dan lembaga, justru berpotensi kontraproduktif.
“Presiden telah mengangkat Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional yang baru sesuai Perpres Nomor 53 Tahun 2022. Banyaknya tugas dan jabatan yang telah diemban oleh Luhut menuai sorotan dari berbagai kalangan, padahal masalah sumber daya air merupakan masalah yang serius dan tidak bisa ditangani secara setengah-setengah,” kata Suryadi, Selasa, 12 April 2022.
Suryadi meminta Presiden Jokowi, lebih bijak dalam menyelesaikan masalah-masalah sumber daya air dengan lebih strategis. Bukan sekedar mengganti ketuanya saja yang notabene sudah memiliki banyak tugas dan peran lain.
“Saat ini Luhut berada di tengah pusaran kontroversi perpanjangan masa jabatan Presiden, tentunya hal ini akan berpotensi akan adanya ketidakfokusan mengurusi urusan sumber daya air. Belum lagi berbagai jabatan yang baru saja diembannya, seperti Koordinator PPKM Wilayah Jawa dan Bali dan Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung,” jelasnya.
Anggota DPR dari Dapil Lombok NTB tersebut menjelaskan, pemberian amanat itu sendiri sebenarnya merupakan akibat tidak langsung dari adanya perubahan pembagian tugas menurut Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019. Dimana Kementerian PUPR yang mengurusi bidang Sumber Daya Air, saat ini berada di bawah koordinasi Kemenko Maritim dan Investasi yang dipimpin oleh Luhut.
Kendati demikian, terang dia, seharusnya perubahan Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional ini dilakukan segera setelah adanya perubahan koordinasi tersebut.
“Penggantian Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional tentunya akan membutuhkan konsolidasi lebih lanjut pada orgranisasi Dewan Sumber Daya Air Nasional, padahal saat ini sudah di tahun 2022 yang sebentar lagi akan menghadapi tahun 2024 dimana akan terjadi lagi perubahan struktur pemerintahan,” kata Suryadi.
Lebih lanjut, Suryadi menuturkan, Fraksi PKS juga menyoroti berbagai aspek yang berkaitan dengan sumber daya air yang notabene membutuhkan penanganan serius oleh ketua baru.
Diantaranya, sambung dia, aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Sebagai contoh pada tahun 2020, pada aspek pendayagunaan sumber daya air di Kementerian PUPR sendiri belum bisa mencapai target yang ditetapkan.
“Misalnya menurut Laporan Kinerja Ditjen Sumber Daya Air pada tahun 2020 terkait jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun menurut target 2020 4,1m3/detik hanya bisa direalisasikan sebesar 2,52m3/detik,” urainya.
Kemudian, ia pun menyoroti aspek pengendalian daya rusak air. Dalam laporan yang sama, disebutkan bahwa target penurunan luas kawasan terkena dampak banjir adalah sebesar 10.260 hektar tetapi hanya bisa direalisasikan sebesar 5.396,7 hektare saja.
“Hal-hal tersebut hanya sebagian kecil saja dari tugas-tugas pemerintah di bidang sumber daya air. Sehingga F-PKS mempertanyakan sejauh mana realisasi RPJMN di bidang sumber daya air secara keseluruhan,” imbuhnya.
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, PKS Ingatkan Sudah Ada Wantimpres
Presidential club dapat menjadi wadah informal pertemuan para mantan Presiden.
