VIVA – Ketua DPR RI Puan Maharani, memberikan pidato kunci pada Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7 di Bali, Kamis 26 Mei 2022. Ia menekankan, bagaimana pentingnya parlemen untuk ikut andil dalam memitigasi dan menangani bencana di masing-masing negaranya.
Puan menilai, keberadaan parlemen adalah kunci untuk terjadinya kerja sama dunia. Terutama dalam hal ini adalah penanganan kebencanaan.
"Parlemen berada dalam posisi yang unik dalam penanganan bencana: sebagai katalis pembuatan kebijakan, menjembatani kepentingan berbagai pihak, dan mewakili konstituen," kata Puan Maharani Kamis 26 Mei 2022.
GPDRR merupakan pertemuan global khusus kebencanaan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelenggarakan agenda tersebut setiap dua tahun sekali. Pada 2022 ini Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah.
Kepada para delegasi negara-negara sahabat yang hadir, Puan memaparkan bagaimana peranan parlemen di Indonesia terkait bencana. Setidaknya ada empat peran penting dalam mendukung pemerintah RI untuk penanganan kebencanaan.
Pertama, memperkuat kebijakan pembangunan yang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup.
Kedua, mendukung kebijakan manajemen bencana yang dapat melibatkan peran serta seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat umum, dan industri.
Ketiga, memberikan landasan hukum dalam mengelola pembangunan yang berwawasan lingkungan dan manajemen bencana.
"Keempat, memberikan anggaran yang cukup dalam pengurangan risiko dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana," jelas Puan.
Lebih lanjut dipaparkan Ketua DPP PDIP ini, parlemen di Indonesia dan dan juga di negara-negara lain tentu semakin menyadari peran strategis dalam penguatan kerja sama internasional. Terutama dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Masalah lingkungan menjadi perhatian di acara Inter Parliamentary Union (IPU).
Sebagai Presiden Majelis IPU ke-144 di Bali, 20-24 Maret 2022 lalu, Puan telah memimpin disepakatinya Deklarasi Nusa Dua. Dimana deklarasi tersebut menyangkut upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Dalam Deklarasi Nusa Dua, parlemen-parlemen negara dunia menegaskan komitmen untuk penguatan aksi nasional untuk mewujudkan komitmen global, yaitu mencapai net zero emission.
"Serta dukungan terhadap pembiayaan iklim bagi negara berkembang sebesar US$ 100 miliiar yang harus segera dipenuhi," jelas cucu Bung Karno itu.
Di tingkat regional, ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) juga mendorong kerjasama guna mewujudkan ASEAN Vision 2025 on Disaster Management.
"Menyadari pentingnya kerja sama internasional, DPR-RI siap bergerak bersama dengan parlemen negara-negara lain untuk memperkuat peran dalam pengurangan resiko bencana.Sekarang adalah saatnya untuk segera bertindak tanpa menunda," tegas Puan.
Meski begitu, Puan tetap mengingatkan bahwa upaya internasional itu tetap harus selaras dengan penguatan fondasi internal negara. Yakni perlu diarahkan dalam membangun kedaulatan pangan, industri ramah lingkungan, optimalisasi energi baru dan terbarukan, serta pembangunan berwawasan ketahanan menghadapi bencana.
Implementasi tiga agenda transformatif yakni SFDRR, SDGs dan Paris Agreement di masing-masing negara atau global, butuh konsistensi. Juga sinergi dan koordinasi di setiap tingkatan.
Menutup pidatonya, Puan mengungkapkan keyakinannya bahwa konferensi yang digelar PBB ini akan mampu menghasilkan rumusan yang tepat. Nantinya dapat di implementasikan dalam memperkuat resilience dalam menghadapi bencana dan pembangunan berkelanjutan.
"Rumusan komitmen bersama adalah penting; akan tetapi tindakan nyata, sekecil apapun, menjadi lebih penting bagi kita untuk semakin dekat mencapai pembangunan berkelanjutan," ucapnya.
