Gerindra Pertanyakan Logika PKS Gugat PT 20 Persen ke MK

Presiden PKS Ahmad Syaikhu (tengah) saat Rapimnas di Grand Sahid Hotel.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu (tengah) saat Rapimnas di Grand Sahid Hotel.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Ahmad Farhan Faris

Lebih lanjut, dia mengaku pihaknya tetap mengikuti aturan yang ada saat ini. Ia menekankan, Gerindra belum ada keinginan untuk mengubah atau menurunkan PT sebagaimana keinginan PKS melalui judicial review.

"Nggak, kami ingin mengikuti dan kami siap ya mau berapa persen. Mau 20 persen kami siap, 15 persen kami siap, 0 persen kami siap. Siap semua," ujarnya.

Dia menekankan ambang batas bukanlah barang baru. Sebab, dalam tiga kali Pilpres terakhir, pemilihan kepala negara tetap mengacu pada besaran ambang batas yang disepakati di DPR.

"Jadi, kami melihat keadaan itu, kami konsekuen. Kami bangun partai supaya nilai persentase kami di Parlemen tinggi," tutur Anggota Komisi III DPR tersebut.

Alasan PKS

Sebelumnya, PKS mendaftarkan uji materi Pasal 222 UU Nmor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terkait presidential threshold sebesar 20 persen ke MK, Rabu, 6 Juli 2022. Langkah PKS menggugat PT 20 persen ke MK didaftarkan langsung Presiden DPP PKS Ahmad Syaikhu bersama Sekretaris Jenderal DPP PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy.

Syaikhu menjelaskan ada dua pemohon dalam uji materi yang diajukan PKS. Pihak pertama yaitu DPP PKS dan kedua Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri.

Halaman Selanjutnya
img_title