Rakyat Terbebani, Pemerintah Diminta Tak Naikin Harga Kebutuhan Pokok
- VIVA.co.id/M. Ali. Wafa
VIVA Politik – Inflasi Amerika Serikat (AS) yang melonjak 9,1 persen di bulan Juni 2022 dinilai akan berdampak terhadap sektor ekonomi Indonesia. Bank Indonesia (BI) diminta sejumlah pihak agar segera menaikkan suku bunga untuk upaya menangkal dampak inflasi AS.
Ketua DPP Bidang Ekonomi dan Keuangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Byarwati, menyampaikan pandangannya terkait kondisi lonjakan inflasi AS tersebut.
“Ya, memang benar tentang kondisi lonjakan inflasi AS pasca terjadinya perang Ukraina dan Rusia. Tingginya inflasi AS tahun ini tentu berdampak ke beberapa negara termasuk ke Indonesia,” kata Anis kepada wartawan, Jumat, 15 Juli 2022.
Menurut dia, inflasi di AS tersebut akan berkaitan dengan kenaikan suku bunga. Rencana The Fed menaikan suku bunga untuk menekan inflasi inilah yang bisa memicu kenaikan dollar AS. Kemudian, berdampak terhadap capital outflow, dan kenaikan harga komoditas.
"Yang nantinya akan berdampak pada kenaikan inflasi di negara kita,” tuturnya.
Presiden Jokowi tinjau stok bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional.
- Biro Pers Sekretariat Presiden
Meski demikian, dia mengatakan, ada sisi keuntungan yang bisa diraih Indonesia lantaran memiliki komoditas seperti batu bara hingga sawit.
"Kenaikan komoditas seperti batu bara, sawit akan menguntungkan bagi Indonesia karena kita adalah negara eksportir komoditas tersebut. Tetapi untuk minyak mentah akan berbeda karena kita negara importir,” lanjut Anggota Komisi XI DPR tersebut.
Namun, Anis menekankan saat ini yang paling penting upaya pemerintah bisa menjaga daya beli masyarakat. Sebab, inflasi akan berdampak terhadap kenaikan harga. Kondisi itu tak diimbangi dengan kenaikan pendapatan, utamanya bagi kalangan menengah ke bawah.
Dia mengingatkan saat ini masyarakat terutama rakyat kecil tengah dalam pemulihan imbas dampak pandemi. "Dan, sangat disayangkan masyarakat harus langsung dihadapkan pada melambungnya harga berbagai kebutuhan pokok yang akan semakin menurunkan daya beli,” ujarnya.
Pun, Anis minta pemerintah agar jaga stabilitas harga BBM dengan berupaya keras untuk tidak menaikan BBM, listrik dan juga gas. Sebab, akan makin memberatkan beban masyarakat. Apalagi dengan PPN yang baru saja naik menjadi 11 persen.
“Pemerintah juga harus meningkatkan keberpihakan pada UMKM termasuk usaha ultra mikro, pemberian subsidi bagi petani dan nelayan sebagai salah satu pengendali inflasi,” kata Anis.
Lebih lanjut, ia menyebut satu hal yang harus dicermati oleh pemerintah adalah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor. Ketergantungan ini selain memicu naiknya inflasi juga bisa memperparah depresiasi nilai tukar rupiah.
"Untuk itu, sangat penting upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan pada potensi dalam negeri," ujarnya.
