- Istimewa.
VIVA Politik – Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang dimotori oleh Golkar, PAN dan PPP terlihat tidak greget. Jamiluddin mengatakan, ada beberapa faktor yang membuat KIB sampai saat ini masih terlihat tidak greget.
"Pertama, KIB yang dimotori Golkar, PAN, dan PPP belum memiliki tokoh sentral yang akan diusung menjadi capres. Ketua Umum ketiga partai tersebut, Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan Suharso Monoarfa, tidak ada yang menonjol," kata Jamiluddin dalam keterangannya kepada VIVA, Senin 15 Agustus 2022.
Tiga Ketum Golkar, PAN, dan PPP yang tergabung dalam KIB daftar ke KPU.
- VIVA.co.id/Ilham Rahmat
Ketua Umum dari ketiga Parpol KIB itu memiliki elektabilitas yang masih rendah. Selain itu, menurut Jamiluddin, Ketiganya dapat dikatakan bukan harapan masyarakat untuk memimpin Indonesia.
"Padahal ketiga ketua umum partai tersebut saat ini semuanya menteri. Bila mereka ini layak jual seharusnya dengan jabatan mentereng tersebut elektabilitasnya akan terkerek. Nyatanya elektabilitas mereka tetap jeblok," ujar Jamiluddin.
Kader ketiga partai politik tersebut, menurut Jamiluddin, juga tidak ada yang memiliki elektabilitas memadai. Ini mengindikasikan para kader tiga partai tersebut hingga saat ini belum ada yang layak menjadi capres.
Alasan yang kedua, kata Jamiluddin, yakni KIB belum memiliki arah yang jelas. Sebab, Indonesia bersatu itu adalah sudah final dan saat ini terkait persatuan di Indonesia sudah tak perlu lagi diumbar atau dipermasalahkan karena Indonesia memang sudah bersatu.
"Melihat namanya saja sudah tidak greget. Sebab, nama Koalisi Indonesia Bersatu, tidak punya nilai jual. Persoalan Indonesia bersatu sudah dinilai final. Karena itu, nama semacam itu tak perlu lagi diumbar secara politis," ujar Jamiluddin
Tiga Ketum Golkar, PAN, dan PPP yang tergabung dalam KIB daftar ke KPU.
- VIVA.co.id/Ilham Rahmat
Pria yang pernah menjabat sebagai Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini juga menambahkan, keinginan KIB untuk menghindari polarisasi dan menolak politik identitas juga dianggap hanya sekedar jualan politik.
"Realitasnya, polarisasi dan politik identitas yang kerap dipersoalkan hingga kini tidak membahyakan NKRI. Anak negeri tampak tetap berada dalam koridor NKRI. Para elite yang justru kerap membesar-besarkan bahaya polarisasi dan politik identitas. Seolah dua hal itu menjadi ancaman besar meruntuhkan NKRI," kata Jamiluddin
