- Youtube Sekretariat Presiden
VIVA Politik – Ketua DPR Puan Maharani, dalam pidatonya di sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR/DPD RI, menyoroti persoalan pembangunan nasional. Harusnya, pembangunan nasional adalah terencana, terkoordinasi dan terintegrasi serta berkelanjutan.
Jelas Puan, setelah dilakukan Amandemen UUD 1945, maka perencanaan pembangunan jangka panjang, sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap, dirumuskan dalam UU. Saat ini diatur dalam UU No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
"Keberadaan Undang-Undang ini dalam memberikan arah dan prioritas pembangunan nasional secara menyeluruh, dirasakan belum optimal, bahkan setiap Presiden, Gubernur, dan bupati/wali kota memiliki visi misi pembangunannya masing-masing. Visi dan misi berbangsa dan bernegara digantikan dengan visi dan misi perseorangan setiap Presiden dan kepala daerah," jelas Puan, dalam pidatonya.
Ketua DPR, Puan Maharani, kenakan batik warna terakota dalam sidang tahunan 2022
- Dok. DPR.
Kondisi nyata yang terjadi tersebut, lanjut Puan, berdampak pada pembanguunan nasional saat ini sulit berlangsung secara berkesinambungan. Justru berorientasi pada jangka pendek, kadar kepentingan nasional yang berbeda-beda.
"Sehingga terkesan pembangunan nasional hanya dari proyek ke proyek," lanjut Puan.
Puan yang juga Ketua DPP PDIP itu melanjutkan, politik pembangunan kedepan hendaknya dapat mengintegrasikan seluruh wilayah. Yakni menyatukan seluruh pemerintahan pusat dan daerah, dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, kemajuan bangsa, dan kebudayaan nasional.
