- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Politik - Bakal Calon Presiden (capres) dari Partai Nasdem Anies Baswedan menyampaikan pandangannya terkait aksi penolakan terhadapnya saat safari politik di sejumlah daerah. Bagi dia, hal itu adalah normal karena dalam politik tak ada 100 persen yang sependapat.
Anies mengatakan demikian dalam podcast YouTube R66 Newlitics yang dipandu pengamat politik Hendri Satrio alias Hensat dan jurnalis Imam Priyono. Menurut dia, bagi yang sudah belajar ilmu pendidikan di sekolah dan membaca maka bisa paham.
"Tidak ada dalam sejarah itu yang dalam gelanggang politik itu 100 persen sependapat. Kan nggak ada. Coba kasih contoh 100 persen sependapat, nggak ada," kata Anies dikutip VIVA pada Minggu, 18 Desember 2022.
Anies Baswedan Calon Presiden Partai Nasdem di HUT Nasdem
- VIVA/M Ali Wafa
Dia menyampaikan dalam politik pasti ada yang tak sependapat. Begitu juga ada pihak yang tak sependapat sekali.
"Itu adalah perjalanan sejarah ratusan tahun. Terus, kita lihat ada yang tidak sependapat terus waduh, waduh, terus panik. Ya nggak lah. Dari dulu begini kok. Dari dulu begini," lanjut Anies.
Pun, Anies menambahkan dengan perbedaan pendapat adalah normal. Kebebasan berpendapat mesti dihormati dan diberikan tempat.
"Dan, ada perbedaan itu membuat kita harus memberikan penjelasan lebih, memberikan argumen lebih, memberikan manfaat kepada publik," jelas Anies.
Anies kemudian menyinggung pengalamannya saat memimpin DKI Jakarta. Dia bilang pasti ada kritik dari publik dan mesti dijawab.
"Berarti tim kita harus beri penjelasan, penjelasan A, penjelasan B. Terus yang dapat untung dari penjelasan itu siapa, pengkritik? Bukan, (tapi) publik," sebut Anies.
Safari politik Anies Baswedan bersama Partai Nasdem di Sumatera Utara
- Partai Nasdem
Lebih lanjut, Anies menekankan dengan contoh jika ada kebijakan kemudian dikritik. Lalu, setelah dikritik diberikan penjelasan mengapa kebijakan itu diambil.
"Manfaatnya apa? Tujuannya apa? Kemudian, terus jelasin. Terus dijawab lagi, dijawab lagi. itu publik mendapatkan public education," tuturnya.
Kemudian, dia mengibaratkan saat ini kadang di pemerintahan malah mematikan kritik. Kata Anies, kritik itu kadang dimatikan dengan cara menelpon yang mengkritik.
"Nah, kita kadang-kadang kalau di pemerintahan matiin tuh kritiknya tuh. Tolong dong, ditelepon jangan kritik lagi nih. Sebentar, itu sesungguhnya public education," ujar Anies.
Bagi Anies, hal itu jadi kritik selama faktual dan tak menyebarkan kebohongan dan kebencian. "Tapi, itu adalah normal. Jadi, misal ada sebagian yang merasa tidak setuju, nggak papa. Toh, ada yang setuju juga," tutur Anies.
