- Antara/ Ismar Patrizki
VIVAnews - Rapat Koordinasi Nasional 1.026 legislator Partai Golkar menyokong gagasan pengurangan jumlah partai dengan cara menaikkan parliamentary threshold atau ambang batas minimal suara di parlemen. Para legislator meminta Dewan Pimpinan Pusat Golkar mengkaji kenaikan dari 2,5 persen menjadi 5 persen dalam Pemilu 2014 nanti.
Menurut Ketua Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, terdapat lima rekomendasi lain dalam acara yang dilangsungkan di Pacific Place, Jakarta, antara Sabtu sampai Minggu, 5-6 Juni 2010 itu.
Pertama, pembentukan Forum Bersama Legislator Golkar se-Indonesia.
"Forum ini akan ditata untuk melakukan komunikasi secara efektif terhadap problematika parlemen," kata Priyo. Anggotanya nanti meliputi legislator dari tingkat Dewan Perwakilan Rakyat sampai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota atau Kabupaten.
"Dalam forum ini juga akan diefektifkan tiga fungsi rekomendasi yaitu DPR seluruh Indonesia meningkatkan dan memperteguh tugasnya sebagai legislator," kata Priyo dalam jumpa pers bersama Sekretaris Jenderal Golkar, Idrus Marham. "Juga sebagai fungsi politik anggaran karena Golkar ingin menekankan fungsi pengawasan pemerintah yang di beberapa daerah ditinggalkan."
Kedua, berkaitan dengan parliamentary threshold, para peserta Rakornas meminta DPP Golkar mematangkan Rancangan Undang-undang Paket Politik. "Konsep Pemilu Presiden dan DPR diusulkan forum legislator agar disederhanakan," kata Priyo. "Termasuk menyederhanakan parpol yakni dengan cara menaikkan threshold yakni kisaran 5 persen."
Ketiga, Golkar diminta memprakarsai sistem distrik dalam Pemilu atau proporsional atau gabungan sistem yang ada. "Rakornas meminta Golkar mengkaji sistem tersebut."
Keempat, terkait otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah, Partai Golkar agar memprakarsai model otonomi daerah yang betul-betul cocok. "Pemikiran yang berkembang, Golkar membahas kembali pemilihan secara langsung Gubernur," kata Priyo. Peserta meminta dikaji kemungkinan pemilihan melalui DPRD atau kombinasi DPRD dan Presiden. Sementara Pemilihan Presiden tetap dilakukan sesuai dengan amandemen konstitusi.
Kelima, DPP Golkar juga diminta mematangkan konsep duet dalam pemilihan kepala daerah. "Apakah merupakan duet sejak awal dipilih atau dengan penunjukan, karena bulan madu itu hanya satu tahun, dan selanjutnya ada pergesekan politik," ujar Priyo.
Idrus Marham menyampaikan, semua rekomendasi ini baru berupa poin-poin pikiran. Dewan Pimpinan Pusat nanti yang akan membahas lebih lanjut untuk kemudian dijadikan kebijakan partai secara resmi. (mt)
Bikin Istri dan Pacar Senang, Ini Pilihan Mobil Baru Buat Gaji UMR
Bagi karyawan yang bekerja di Jakarta dengan rata-rata gaji UMR, atau upah minimum regional sebesar Rp5 jutaan, ada beberapa mobil baru yang bisa dibeli dengan kredit....
