Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan ke LPSK Dugaan Kecurangan Verifikasi Partai dan Intidimidasi
- VIVA/Yeni Lestari
VIVA Politik – Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta, Senin, 2 Januari 2023, untuk konsultasi tentang temuan dugaan intimidasi terhadap pelapor indikasi kecurangan tahapan pemilu.
Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih Kurnia Ramadhana mengatakan pihaknya telah membuka pos pengaduan terkait dugaan kecurangan verifikasi faktual partai politik. Pos pengaduan itu ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya anggota KPU RI.
"Pengaduan apabila ada menemukan bukti berkaitan dengan proses verifikasi faktual partai politik. Namun, yang kami temukan, kami dapatkan, kami dengar, praktik kecurangan sangat terstruktur dan masif, dan kami sudah menempuh jalur penegakan etik di DKPP," ungkap Kurnia kepada wartawan di LPSK.
Ilustrasi logo parpol peserta Pemilu 2024.
- Dok. VIVA
Selain menemukan dugaan praktik kecurangan secara terstruktur, Kurnia juga mengatakan ada temuan lain berupa dugaan intimidasi yang diterima si pelapor tersebut.
"Namun, kami dengar dalam belakangan waktu terakhir, para informan yang menyampaikan laporan ke kami, menyampaikan bukti ke kami, mendapat intimidasi. Atas dasar itu, kami datang ke LPSK agar proses pengungkapan indikasi kecurangan verifikasi faktual parpol yang diduga keras dilakukan oleh jajaran petinggi KPU RI dapat berjalan dengan lancar," tuturnya.
Kurnia yang juga merupakan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) itu enggan mengungkap lebih jauh siapa saja pihak yang diduga mendapatkan intimidasi tersebut.
Kotak suara logistik Pemilu/Ilustrasi.
- ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
"Kami belum bisa sampaikan siapa nama-nama yang mendapatkan intimidasi, dari daerah mana, jumlahnya belum bisa kami sampaikan tapi yang jelas intimidasi itu secata langsung datang kepada pihak yang memberikan informasi dan menyerahkan bukti ke kami," ungkap Kurnia.
Koalisi, katanya, menemukan informasi bentuk intimidasi yang diterima para korban beragam, mulai dari intimidasi administratif, diancam dipindahkan, digeser ke divisi di KPU daerah hingga intimidasi yang berpotensi mengarah ke fisik.
"Jadi, sepanjang proses verifikasi faktual ada beberapa tahapan dan sejak proses verifikasi faktual berjalan, ada indikasi perintah langsung dari KPU RI, instruksi intimidasi, itu kan bentuk intimidasi juga yang kami lihat. Beberapa waktu terakhir, kami dengar sudah lebih eskalasi intimidasinya sudah meningkat sehingga kami harus segera datang ke LPSK," kata Kurnia.
