- ANTARA
VIVA Politik – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mendorong percepatan perumusan alternatif terbaik penataan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) bersama asosiasi pemerintah daerah.
Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Kebijakan Penataan Tenaga Non-ASN yang menghadirkan para gubernur, wali kota, dan bupati di Kantor Kemenpan RB, Jakarta, pada Rabu, 18 Januari 2023, demikian seturut keterangan pers yang diterima Kamis.
"Hari ini kita mendetailkan alternatif terbaik, terutama untuk non-ASN di seluruh Indonesia. Dari tadi sudah mulai mengerucut ada beberapa alternatif yang nanti dirumuskan," kata Anas selepas rakor tersebut.
Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas
- Humas MENPANRB
Rakor itu dihadiri langsung Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Isran Noor, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Arya, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Sutan Riska Tuanku Kerajaan, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.
Pemerintah menyusun beberapa opsi yang nantinya akan disampaikan kepada DPR. Beberapa alternatif itu segera dideteilkan bersama tim dari provinsi, kabupaten, dan kota.
Anas menegaskan pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi mencari alternatif terbaik, tanpa mengesampingkan sisi kemanusiaan dan pengabdian bagi tenaga honorer.
"Kita tentu juga memasukkan faktor-faktor seperti harus terus terjaganya kualitas pelayanan publik. Insyaallah nanti opsi terbaik bagi semuanya yang akan dijalankan oleh pemerintah, dengan mempertimbangkan berbagai faktor," katanya.
Bima Arya Wali Kota Bogor
- VIVA/Rosikin
Ketua Dewan Pengurus Apeksi Bima Arya menyatakan telah ada titik terang dalam rakor kali ini terkait penataan tenaga non-ASN, di mana beberapa pandangan dari ketua asosiasi pemda akan diturunkan menjadi regulasi yang dirancang agar menguntungkan berbagai pihak.
"Kami menetapkan bahwa proses ini harus diakselerasi, jadi kita optimistis," kata pria yang juga menjabat Wali Kota Bogor itu.
APPSI, Apeksi, dan Apkasi mengisyaratkan bahwa mereka mendukung regulasi yang telah disepakati setelah mendiskusikan berbagai aspek penyusunan, termasuk di dalamnya terkait keuangan.
Ilustrasi para aparatur sipil negara (ASN)
- VIVA.co.id/Setkab
Sutan Riska Tuanku Kerajaan menjelaskan regulasi ini diharapkan menjadi solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. "Kita mencari win-win solution-nya, dan nanti koordinasi dengan kementerian terkait lagi khususnya keuangan yang harus bisa membuat daerah-daerah tidak tertekan untuk pembiayaan masalah non-ASN," kata Bupati Dharmasraya itu.
Isran Noor, Gubernur Kalimantan Timur sekaligus Ketum APPSI, menyepakati upaya untuk menyelesaikan pandangan dari berbagai pihak. "Tentu seperti pandangan bahwa kualitas pelayanan publik harus dijaga, ini semua kita bahas," katanya. (ant)
Petinggi KPK Alex Marwata Sudah Diperiksa Dewas soal Mutasi ASN di Kementan RI, Ini Hasilnya
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron sempat bercerita kepada pimpinan KPK lainnya, Alexander Marwata, terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenangnya.
