"Tidak Bersentuhan Langsung dengan Rakyat", Alasan Muhaimin Usul Jabatan Gubernur Dihapus
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Politik – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan partainya siap mengusulkan kajian peniadaan jabatan gubernur ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
"Sedang proses, sudah hampir siap mengusulkan," katanya di sela-sela menghadiri Ijtima Ulama DKI Jakarta di salah satu hotel di Jakarta, Kamis, 2 Februari 2023.
Wakil Ketua DPR itu menjelaskan dalam kajian PKB pertama kali yang ditiadakan adalah pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk gubernur.
Ilustrasi-Pelaksaan Pilkada Serentak di Indonesia.
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
"Jangka pendeknya pemilihan gubernur, karena melelahkan. Pilkada cukup bupati dan wali kota ditambah pemilihan presiden," jelasnya.
Menurut dia, Pilkada langsung untuk gubernur sangat tidak efektif. Karena kewenangannya dan programnya tidak sebanding dengan lelahnya pelaksanaan pilkada secara langsung.
"Tidak sebanding dengan lelahnya Pilkada secara langsung baik itu zona kompetisi pilkada langsung, maupun praktik-praktik pemerintahan yang tidak bersentuhan langsung dengan rakyat," katanya.
Tahap selanjutnya kata Muhaimin adalah menghilangkan jabatan gubernur. Namun kata dia, akan membutuhkan proses panjang dan kajian mendalam disertai pertimbangan konstitusi.
Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar
- MCH 2022
Jabatan gubernur nantinya kata Muhaimin adalah perwakilan pemerintah pusat. Namanya bisa tetap gubernur, bisa jadi nama lain yang menjadi level di bawah menteri atau kalau perlu levelnya setingkat menteri.
"Apakah dimulai usulan DPR diserahkan kepada presiden atau dari presiden tiga nama diserahkan kepada DPRD untuk memilih. Yang penting itu adalah tangan panjang pemerintah pusat," katanya, menegaskan. (ant)
