Golkar Pastikan Tak Ada Perpecahan antara Airlangga dengan Luhut
- ANTARA/Hafidz Mubarak A
VIVA Politik – Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus memastikan hubungan Ketua Umum Airlangga Hartarto dengan Ketua Dewan Penasihat Golkar Luhut Binsar Pandjaitan baik-baik saja. Bahkan, terang Lodewijk, Sebagai sesama menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi), Luhut dengan Airlangga kerap bersama.
Luhut Binsar Panjaitan di HUT Golkar ke-58
- VIVA/M Ali Wafa
Demikian disampaikan Lodewijk merespons beredarnya selebaran poster yang menunjukan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mendukung Golkar menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk memilih Luhut sebagai Ketua Umum menggantikan Airlangga. Lodewijk lantas meminta agar tidak ambil pusing mengenai selembaran yang dianggapnya tidak jelas tersebut.
“Namanya selebaran gelap, kok kita jadi ribut dengan selebaran yang engga jelas ujung pangkalnya. Pak Luhut kan sekarang Ketua Dewan Penasihat, mereka juga sama-sama di kabinet Jokowi, sering di TV barengan,” kata Lodewijk dikonfirmasi wartawan di Istora Senayan, Jakarta, Jumat, 10 Februari 2023.
Lodewijk juga menjelaskan, konsolidasi di internal partainya sudah dilakukan. Lodewijk menutuskan saat ini partainya sedang fokus strategi pemenangan pemilu 2024.
“Konsolidasi sudah selesai. Sekarang sudah bagaimana strategi pemenangan Pemilu. Kami sudah keliling,” ujarnya.
Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto.
- Istimewa
Sementara itu, Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama sudah angkat bicara mengenai selebaran gelap tersebut. Menurut Haris, selebaran soal Munaslub Golkar dan mendukung Luhut Pandjaitan tersebut merupakan bentuk fitnah kejam terhadap organisasinya.
“Upaya pelaku fitnah ini sangat tidak bertanggung jawab dan sudah mencemari nama baik organisasi KNPI, sangat dirugikan atas perbuatan fitnah ini,” kata Haris dalam keterangannya, Jumat, 10 Februari 2023.
Menteri Airlangga Hartarto Bilang Begini Soal Mobil yang Boleh Isi Pertalite
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto masih enggan buka suara terkait kategori mobil yang boleh mengisi Pertalite, karena aturan itu masih dibahas.
