- Istimewa
VIVA Politik – Akuntabilitas dan transparansi dalam bekerja, harus dimiliki oleh ASN. Ajakan itu disampaikan politisi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, di hadapan ratusan ASN di Pemkot Probolinggo, Jawa Timur.
Anggota Komisi XI DPR RI itu mengatakan, kinerja pemerintahan daerah bisa dilihat dari indikator laporan keuangannya. Apakah memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Itu dikatakan Misbakhun, saat menjadi pembicara dalam ‘Sosialisasi Optimalisasi Peran BPK & DPR Dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara’, Jumat kemarin.
“BPK ini memiliki peran yang sangat penting dalam struktur kenegaraan,” ujar Misbakhun, dalam keterangannya, Sabtu 15 April 2023.
Hadir juga dalam paparan itu adalah Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur Karyadi dan Wali Kota Probolinggo. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Probolinggo, Ninik Ira Wibawati, juga hadir.
Dijelaskan Misbakhun, ada 2 UU yang menjadi dasar pijakan BPK. Pertama UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Yang kedua UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK.
“Dua undang-undang tersebut menjadi dasar penguatan yang strategis bagi BPK dalam melakukan upaya-upaya bagaimana pelaksanaan pembangunan itu terlaksana baik, dengan akuntabilitas yang baik, dan transparansi yang bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Politisi yang sempat menjadi pegawai Direktorat Jenderal Pajak, itu memuji Pemkot Probolinggo yang laporan keuangannya selama 5 kali berturut-turut memperoleh predikat WTP dari BPK. Hasil itu menurutnya adalah bukti akuntabilitas dan transparansi dari pemeritan daerah. Selain hasil dari prestasi mereka juga.
“Ini merupakan sebuah prestasi sekaligus komitmen dari Pemkot untuk menjadikan Probolinggo mempunyai akuntabilitas yang baik. WTP ini menunjukkan transparasi yang dibangun di Kota Probolinggo dinilai baik oleh lembaga setingkat BPK,” jelasnya.
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan atau Dapil II Jawa Timur (Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo) itu juga mengatakan bahwa WTP saja sejatinya belum cukup. Menurut Misbakhun, juga harus meningkatkan standar demi mengejar target yang lebih tinggi untuk menyejahterakan masyarakatnya.
“Saya yakin bapak ibu ASN sekalian memiliki komitmen bersama untuk meningkatkan standar kesejahteraan sehingga cita-cita bersama kita untuk memajukan bangsa dan mengentaskan kemiskinan dapat terwujud,” katanya.
Politisi yang juga menjabat sebagai Sekretaris jenderal Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), itu juga menyinggung soal tentang sinergi. Menurutnya, sinergi inilah yang menjadi kunci penting mewujudkan kesejahteraan rakyat.
“Sinergi bersama adalah hal penting bagi ASN untuk membangun dan mencapai cita-cita bersama memajukan bangsa,” katanya.
