- VIVA/Yeni Lestari
VIVA Politik – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto membela sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang cawe-cawe atau ikut campur dalam urusan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Dia menyebut cawe-cawe yang dilakukan Jokowi kepada partai politik maupun bakal calon presiden (bacapres) 2024 itu masih dalam batas aman. Pasalnya, hal itu tidak melanggar sistem demokrasi di Indonesia.
"Sebenarnya apa yang dilakukan oleh presiden Jokowi ini sebagai suatu proses dialog yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokratis mengingat rakyatlah yang menjadi pemegang kedaulatan tertinggi," kata Hasto di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Senin 8 Mei 2023.
Lima ketua umum parpol saat bertemu Presiden Jokowi di kantor DPP PAN.
- Istimewa
Hasto menjelaskan soal pertemuan Presiden Jokowi dengan 6 ketua umum partai politik di Istana Merdeka itu hanya menyampaikan persoalan masa depan bangsa Indonesia.
"Kemudian juga bagaimana tantangan dari aspek demografi, tantangan dari pertarungan hegemoni, bagaimana dengan pencapaian yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi, bukan upaya dalam tanda petik suatu pemaksaan konsolidasi partai politik yang menyampaikan gambaran tantangan," ucapnya.
Menurut Hasto, tantangan masa depan bangsa Indonesia perlu disampaikan ke ketua umum partai politik koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin agar mendapat gambaran ke depannya.
"Dan bagaimana apa yang sudah dicapai Presiden Jokowi dapat berkesinambungan ke depan, sehingga tidak ada suatu intervensi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi," tuturnya.
pertemuan Jokowi dengan enam ketum parpol pendukung dilakukan secara tertutup. Pertemuan berlangsung sekitar 2,5 jam sejak pukul 19.00 WIB hingga 21.30 WIB.
Seluruh ketum parpol pendukung pemerintah hadir, kecuali pimpinan Nasdem Surya Paloh.
Pertemuan tersebut dilakukan di tengah situasi politik yang kian menghangat jelang Pemilu 2024. Hal itu pasca PDI Perjuangan mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Lalu, PPP menyusul langkah PDIP mengusung Ganjar.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Plt Ketua Umum PPP Mardiono usai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan.
- ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Namun, Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) meminta Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak banyak mencampuri urusan politik terutama terkait pilpres 2024. JK berharap agar presiden RI ke 7 tersebut dapat mengikuti pendahulunya, Megawati dan SBY yang tidak banyak mencampuri urusan politik di jelang akhir masa jabatannya. Hal itu dimaksudkan agar demokrasi di Indonesia bisa berjalan dengan baik.
JK menyampaikan hal tersebut usai dirinya menerima kedatangan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, di kediamannya, Jalan Brawijaya Nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu, 6 Mei 2023 malam.
"Menurut saya, Presiden seharusnya seperti Ibu Mega, SBY, itu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah," ungkap JK kepada wartawan.
