Gerindra Enggan Ikut Campur soal Pengganti Johnny Plate: Itu Tergantung Presiden
- Istimewa
VIVA Politik - Posisi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) lowong pasca status Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Elite partai politik (parpol) pendukung pemerintah pun merespons isu tersebut.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan pihaknya enggan ikut campur soal pengganti Johnny G Plate. Kata dia, Gerindra menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi karena hal itu merupakan hak prerogatif selaku kepala negara.
"Ya itu hak prerogratif presiden ya. Kapan? Jadi, kami percaya sepenuhnya lah," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023.
Menkominfo Johnny G Plate Tersangka
- VIVA/M Ali Wafa
Muzani menuturkan pihaknya tak bisa memberikan atau mengajukan nama karena semuanya tergantung Presiden Jokowi. Dia bilang, apapun yang diputuskan Jokowi, maka Gerindra akan mendukungnya.
"Karena itu semua kan tergantung presiden sehingga apapun yang dilakukan presiden (kami terima)," jelas Muzani.
Pun, dia berharap kasus hukum yang menjerat Johnny bisa cepat berlalu.
Diketahui, Presiden Jokowi sudah menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai Plt Menkominfo. Langkah Jokowi itu dilakukan pasca Johnny Plate ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Kejaksaan Agung (Kejagung) atas kasus dugaan korupsi proyek tower BTS Bakti Kominfo.
"Plt-nya Pak Menkopolhukam," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023.
Jokowi dalam kesempatan itu juga menyampaikan menghormati proses hukum yang dilakukan Kejagung dalam kasus Johnny. Dia meyakini Kejagung profesional dan terbuka dalam menangani setiap perkara korupsi, termasuk yang menjerat Johnny Plate.
"Yang jelas Kejaksaan Agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu," kata Jokowi.
Tidak Ada Foto Jokowi di Ruang Rapat, PDIP: Jatuh Lupa Dipasang Lagi
Tidak ada foto Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dan terlihat foto Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin saja, di ruang Rakor di Kantor PDI Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara pada
