- VIVAnews/Anwar Sadat
VIVA Politik – Fraksi Partai Golkar DPR RI, menolak kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Golkar pun mengingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, soal potensi meningkatnya inflasi jika kebijakan tersebut dilakukan.
Demikian disampaikan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono, dalam Rapat Paripurna DPR RI tentang Penyampaian Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN TA 2024 di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 23 Mei 2023.
Dave menekankan, asumsi inflasi yang tersemat dalam RAPBN 2024 di kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen, perlu direvisi.
“Terlebih pada 2024 nanti akan berlangsung pesta demokrasi pemilu serta wacana kenaikan gaji ASN yang berpotensi menaikkan inflasi,” kata Dave.
Fraksi Partai Golkar, lanjut Dave juga meminta Sri Mulyani dan Bank Indonesia (BI) memberi penjelasan terkait upaya mengendalikan inflasi yang berpotensi naik pada tahun ini hingga 2024.
PPP Mendukung
Bila Golkar tidak setuju, sebaliknya Fraksi PPP yang mendukung rencana kenaikan gaji PNS. Pasalnya, gaji PNS sudah 4 tahun tidak naik, sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan inflasi terkini.
“Pemerintah agar terus memperhatikan kesejahteraan ASN dan pensiunan ASN dengan konsisten menaikkan gaji pokok sebesar 6-7 persen setiap tahun. Ini penting agar gaji pokok dan pensiunan tidak tergerus inflasi,” kata Anggota DPR dari Fraksi PPP, Muhammad Aras.
Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas, mengusulkan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2024. Terakhir kali kenaikan gaji PNS dilakukan pada 2019. Namun usulan ini masih menimbulkan pro dan kontra di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
