- VIVA/Rosikin
VIVA Politik – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI siap mengawasi dan berupaya mencegah pelanggaran terhadap proses penjaringan bakal calon anggota legislatif (caleg) di Pemilu 2024. Salah satu yang jadi perhatian Bawaslu adalah dugaan aliran uang dari hasil penyalahgunaan narkotika.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyampaikan terkait persoalan tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU dan Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Polri.
"Upaya pencegahan dengan melakukan koordinasi bersama KPU saat verifikasi faktual terhadap para calon peserta pemilu. Juga berkoordinasi dengan BNN, dan kepolisian untuk memastikan SKCK yang diterbitkan dalam memberikan informasi riwayat calon jika pernah terlibat penyalahgunaan narkoba," kata Bagja dalam keterangan tertulisnya diterima awak media, Sabtu, 27 Mei 2023.
Ilustrasi Petugas PPS mengambil logistik Pemilu 2019 saat didistribusikan ke TPS-TPS di Distrik Wesaput Wamena, Jayawijaya, Papua
- ANTARA FOTO/Yusran Uccang
Bagja menjelaskan, syarat lampiran surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) bagi caleg tingkat DPD, DPR, dan DPRD dilampirkan di masa akhir saat proses pendaftaran. Dia tak menampik hal itu yang akhirnya dapat menimbulkan masalah.
"SKCK dilampirkan para calon pada waktu-waktu terakhir pendaftaran, lalu KPU tidak buru-buru melakukan verifikasi. Ini terkadang menimbulkan masalah," kata Bagja.
Lebih lanjut, dia mengatakan, Bawaslu juga melakukan pengawasan dengan memastikan keabsahan dan kebenaran dokumen surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Namun, ia menekankan Bawaslu tak dapat langsung mencoret caleg tersebut dari daftar peserta Pemilu.
Dia bilang prosesnya mesti menunggu hasil persidangan dengan sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.
"Harus menunggu menjalani persidangan dulu menjadi terpidana atau sudah vonis dengan mempunyai kekuatan hukum tetap baru bisa dicoret sebagai peserta pemilu atau pilkada," ujarnya.
