- VIVA/Yeni Lestari
Jakarta – Kepala Polri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memberikan arahan kepada seluruh jajaran tingkat pusat maupun wilayah untuk berani menyampaikan pesan dan mengingatkan kepada para peserta Pemilu 2024 agar menjaga persatuan dan kesatuan dan tidak mengorbankan masyarakat karena perbedaan hasil pemilihan.
“Setiap saat kita bertemu dengan para calon-calon pemimpin nasional, selalu kita ingatkan jangan korbankan rakyat. Jadi, rekan-rekan harus berani menyampaikan hal yang sama kepada teman-teman, rekan-rekan, yang mungkin nanti ikut dalam kontestasi,” kata Sigit saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Upacara Wisuda STIK Tahun Ajaran 2023 di Lemdiklat Polri, Jakarta, yang disaksikan lewat tayangan YouTube, Rabu, 21 Juni 2023.
Sigit memaparkan bagaimana kondisi bangsa saat pemilu serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2019. Terdapat 5.175 petugas TPS sakit, dan 894 orang meninggal termasuk di dalamnya anggota polisi.
Anggota KPPS mengecek surat suara saat sesi penghitungan suara Pemilu serentak 2019. (Foto ilustrasi)
- ANTARA FOTO/Andika Wahyu
Oleh karena itu, Sigit mengingatkan agar Pemilu 2024 ini dipersiapkan dengan baik, jangan sampai kejadian di Pemilu 2019 kembali terulang.
Perbedaan merupakan keniscayaan, katanya, tetapi persatuan dan kesatuan tetap harus dijaga.
Mantan kepala Bareskrim Polri itu mengatakan polarisasi setelah Pemilu 2019 masih terasa hingga sekarang. Padahal sebelumnya, Indonesia adalah negara dengan polarisasi paling rendah di Asia Tenggara. Hal itu bisa dilihat di media sosial, julukan cebong, kampret dan kadrun masih bergema, entah apa lagi yang muncul tahun ini.
Menurut Sigit, di tingkat masyarakat di akar rumput polarisasi itu masih terjadi. Hal ini berbeda di tingkat elite politik, saat situasi dapat berubah cepat: sebelumnya saling serang, sejurus kemudian berbaikan.
Demo di depan Bawaslu kembali bentrok.
- VIVA/Muhamad Solihin
“Kalau rekan-rekan lihat di medsos ada cebong, ada kampret ada kadrun, terus sekarang apa lagi? Jadi, itu terus terjadi di grassroots (masyarakat di tingkat akar rumput atau bawah). Mungkin di elite itu segera mudah: hari ini berantem besok salaman, rangkul-rangkulan; tapi di bawah tidak,” katanya, mengingatkan.
Mantan kepala Polda Banten itu mengatakan bahwa dinamika perpolitikan seperti di atas tanpa disadari mengorbankan nilai-nilai di masyarakat Indonesia yang dikenal ramah, persaudaraan yang tinggi, menghormati keberagaman, menjaga persatuan dan kesatuan, hal itu mulai luntur.
Oleh karena itu, Sigit mengharapkan apa yang terjadi di 2019 tidak terjadi di Pemilu 2024, terlebih dengan adanya penambahan jumlah provinsi dari 34 menjadi 38, jumlah penduduk, dan jumlah partai politik peserta pemilu.
Demo Depan Bawaslu Kembali Bentrok.
- VIVA/Muhamad Solihin
Orang nomor satu di kepolisian itu berpesan di tahun politik ini agar semua pihak mempersiapkan diri sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo, bahwa pemilu yang akan dilaksanakan adalah pemilu serentak.
“Saya ingatkan teman-teman di KPU, tolong persiapkan petugasnya betul-betul yang kesehatannya memenuhi syarat, sehingga tidak menimbulkan masalah,” katanya.
Karena, kata Sigit, ketika petugas KPU ada masalah pada saat tahapan pemilu dilaksanakan, maka kecenderungannya terjadi kecurangan. Apalagi kalau petugas saksi yang dibutuhkan tidak ada di wilayah-wilayah terpencil.
Sigit menambahkan, keberhasilan Pemilu 2024 akan menjadi titik persimpangan, karena Indonesia menghadapi bonus demografi. Dengan pemilu yang berhasil akan menjadi lompatan maju; tapi sebaliknya, jika gagal maka bangsa Indonesia mundur dan yang sudah diraih saat ini akan menjadi sia-sia.
Dia mengingatkan seluruh jajarannya untuk berperan menjadi sistem pendingin (cooling system) dalam panasnya situasi perpolitikan saat ini. Lewat cara menjalin kerja sama dengan tokoh-tokoh adat dan tokoh agama untuk saling mengingatkan bahwa berpolitik harus dengan baik walaupun nantinya terjadi penggunaan politik identitas, kampanye hitam, hoaks dan sebagainya, hal itu harus dijaga agar perbedaan tidak memecah belah bangsa dan merugikan masyarakat.
“Perbedaan boleh ada; yang namanya satu keluarga juga tidak ada yang sama, pasti masing-masing memiliki perbedaan. Namun jangan juga karena perbedaan itu membuat permusuhan, itu yang selalu kita ingatkan,” kata Sigit. (ant)
