- Instagram: klipfahri
Jakarta – Dinamika politik saat ini masih disorot terkait kritik pedas pengamat Rocky Gerung terhadap Presiden RI Joko Widodo. Rocky menyindir program Ibu Kota Nusantara (IKN) yang jadi program Jokowi dengan kritikan keras.
Dalam kritiknya di hadapan massa organisasi buruh di Bekasi, Sabtu 29 Juli lalu, Rocky menyatakan bahwa Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri hingga menyebut kata ‘bajingan tolol’.
Pengamat politik Rocky Gerung.
- VIVA.co.id/Ifan Gusti
Sontak ucapan Rocky pun menuai kecaman dari beberapa pihak. Mulai dari barisan relawan pendukung Jokowi hingga kader PDI Perjuangan (PDIP). Mereka dalam waktu berbeda melaporkan Rocky ke Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri.
Terkait pelaporan tersebut, pengacara kondag Hotman Paris juga sempat berkomentar bahwa Rocky Gerung dapat dijerat dalam kasus pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang (UU) ITE.
Namun, Hotman menegaskan, laporan pencemaran nama baik merupakan delik aduan. Dengan demikian, korban yang merasa dirugikanlah yang harus melaporkan langsung Rocky ke polisi. Dalam hal ini, Jokowi yang harus melaporkan langsung agar proses hukum bisa dijalankan.
Respons Fahri Hamzah
Merespons ramainya soal upaya penjegalan orang yang mengkritik pemerintah, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah turut buka suara. Menurutnya, UU ITE dibuat bukan untuk mempersekusi pengkritik pemerintah. Fahri bilang seorang Presiden RI itu mesti dikritik bahkan dimaki.
“Saya tidak setuju menggunakan Undang-Undang ITE itu untuk mempersekusi orang yang mengkritik pemerintah. Menurut saya, presiden itu kerjaan hari-harinya itu harusnya dikritik, dimaki bahkan,” ujar Fahri dikutip dari Instagram @klipfahri, Jumat 4 Agustus 2023.
Fahri menyampaikan alasan mengapa kritik dianggap penting untuk mengawasi kinerja presiden. Sebab, sedikit saja keputusan keliru diambil oleh kepala negara, maka dampaknya akan sangat besar.
“Karena, kesalahan presiden efeknya buruk bagi bangsa kok, yang menderita itu banyak, Jadi biarlah orang marah. Kenapa sih egois banget, begitu dikritik terus melakukan kerjaan di belakang itu, seperti yang banyak dilakukan kepada orang, tiba-tiba jadi tersangka dipersekusi,” tutur eks politikus PKS tersebut.
Menurut Fahri, kritik pemerintah adalah suatu bentuk kepedulian rakyat kepada negara, sekaligus bentuk pengawasan agar pemerintahan tetap berjalan lurus.
“Iklim kritik kepada pemerintah itu harus dibiarkan. Harusnya presiden itu hari-hari mendengar keluhan orang, ya kayak begini, Anda dimaki-maki emang kenapa sih?” kata dia
“Saya udah dimaki-maki oleh ribuan orang nggak luka badan saya, biasa aja. Jadi saya kira itu (kritik) harus dianggap biasa aja. Biarin rakyat ini berani,” lanjut Fahri.
Terakhir, Fahri berpesan kepada para politisi, setelah memutuskan terjun ke dunia politik, maka mereka dituntut siap dengan segala risiko yang akan dihadapi, misalnya dalam kasus ini adalah kritik dari masyarakat.
“Pemimpin itu harus berjiwa besar, kalau politisi ya dia harus punya pengertian bahwa ada risiko, namanya risiko politik. Ya hadapi aja, kalau nggak mau ada risiko politik jangan jadi politisi,” ujarnya
Presiden Jokowi usai memberikan penghargaan kepada Fahril Hamzah dan Fadli Zon
- Youtube Sekretariat Presiden
