- DPR RI
Jakarta - Fraksi PPP di DPR RI melakukan rotasi anggotanya. Di antara yang dirotasi yakni Arsul Sani yang sebelumnya menjabat anggota Komisi III, kini dipindahkan ke Komisi II DPR RI.
PPP memplot Arsul Sani bersama Syamsurizal di Komisi II DPR. Arsul menjadi Kapoksi PPP di Komisi II DPR.
Dikomfirmasi hal itu, Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi (Awiek) menyebut rotasi di fraksinya adalah hal biasa. Awiek kini menggantikan Arsul di Komisi III.
"Pergantian atau rotasi di fraksi merupakan hal yang biasa. Pak Arsul dengan background ilmu hukum diharapkan bisa memperkuat Fraksi PPP terkait hukum kepemiluan di Komisi II DPR," kata Awiek dikonfirmasi awak media, Senin, 21 Agustus 2023.
Namun Awiek menepis rotasi fraksinya ini berkaitan dengan isu-isu soal sanksi. Dia menegaskan rotasi bisa dilakukan kapan saja dibutuhkan.
Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani
- VIVA/Ilham Rahmat
"Tidak ada kaitan dengan sanksi ataupun istilah lainnya. Bahwa rotasi AKD ini bisa dilakukan oleh fraksi berdasarkan kebutuhan, sebagaimana ketentuan UU MD3," ujarnya.
Saat ditanya awak media, Arsul Sani membenarkan dirinya kini menjabat Kapoksi PPP di komisi II DPR. Ia mengaku ditugaskan untuk mengawal revisi Undang Undang (UU) Ibu Kota Negara (IKN) hingga finalisasi perubahan UU ASN dan juga hal-hal yang terkait dengan kepemiluan.
“Pimpinan F-PPP memandang saya perlu untuk memperkuat suara dan sudut-sudut pandang PPP di Komisi II, makanya saya ditugaskan di Komisi II untuk masa-masa sidang ke depan ini,” kata Arsul.
Wakil Ketua Umum PPP itu menilai bahwa rotasi merupakan hal wajar. Terlebih, jumlah anggota DPR RI dari Fraksi PPP hanya 19 orang.
"Jumlah anggota Fraksi PPP itu kan hanya 19 orang. Jadi kami sebenarnya sering merotasi keanggotaan di komisi-komisi yang ada ketika ada agenda tertentu di Komisi yang bersangkutan yang dipandang oleh PPP sebagai hal penting dan strategis," ujarnya.
Apalagi, lanjut Arsul, kerja-kerja legislasi di Komisi III DPR kebanyakan sudah rampung. “Apalagi di Komisi III kan sejumlah RUU penting telah selesai, yakni UU KUHP, penggantian UU Pemasyarakatan dan revisi UU Kejaksaan," kata Arsul.
