Andi Arief Singgung Ada Pengkhinat di Koalisi Anies, Demokrat Minta Jangan Baper

Jumat, 25 Agustus 2023 - 05:58 WIB

Oleh :

Hardani Triyoga

Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan para kader Demokrat.

Sumber :

Twitter AHY @AgusYudhoyono

Jakarta - Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024 kembali dilanda isu keretakan. Terbaru, munculnya cuitan Ketua DPP Bappilu Demokrat Andi Arief soal ada pengkhianat di koalisi.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani buka suara perihal cuitan koleganya satu partai tersebut. Dia bilang cuitan Andi tak perlu ditanggapi berlebihan karena tak menuding partai manapun.

"Bang Andi Arief tak menuding partai manapun, mestinya tak direspons secara berlebihan. Lagi pula interaksi dan tindakan dalam politik modern dibangun dalam bingkai rasional, tak boleh baper. Jadi, ini tak perlu dijadikan polemik," kata Kamhar dalam keterangannya, saat dikonfirmasi pada Kamis malam, 24 Agustus 2023.

Dia bilang Demokrat menyerahkan urusan cawapres kepada Anies selaku bakal capres yang didukung. Pun, kata dia, Anies sudah membeberkan kriteria calon pendampingnya cawapres yang sudah jelas. Hal itu menurutnya termasuk kriteria 0 yang diinginkan Anies yaitu tak terjerat kasus hukum.

"Jika kemudian dalam perjalanannya ada penambahan kriteria 0 kami bisa menerima karena menilai itu relevan," tutur Kamhar.

Namun, ia mengingatan kembali perlunya segera deklarasi paket komplet capres dan cawapres. Dia mengatakan demikian karena merujuk dalam piagam kerjasama tiga parpol di KPP.

"Poin keempat bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama KPP akan menyelenggarakan deklarasi dan mengumumkan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2024-2029," lanjut Kamhar.

Dia bilang, saat ini sudah melewati separuh jalan penandatangan deklarasi menuju Pilpres 2024, artinya sudah kelamaan. "Jadi, desakan ini bukan tak berdasar, kami taat azas," tutur Kamhar.

Kamhar punya argumentasi politik yang menurutnya logis. Bagi dia, KPP tak bisa menunda deklarasi paket capres-cawapres di last minute atau jelang pendaftaran ke KPU.

Menurut dia, deklarasi last minutes hanya dimungkinkan bagi pihak yang memiliki kemewahan modal elektabilitas jauh mengungguli kompetitor. Selain itu, hal itu bisa dilakukan oleh pihak yang memiliki kemewahan sebagai penguasa atau di-endorse penguasa.

"Kita tak memiliki dua kemewahan ini, karenanya tak ada alasan logis untuk menunda-nunda. Apalagi waktu yang tersedia saat ini hanya enam bulan kurang," sebut Kamhar.