NU Tegaskan Tak Tertarik Dukung Parpol Maupun Capres-cawapres Mana Pun
- ANTARA
Jakarta - Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) sejak Senin, 18 September 2023, menghasilkan beberapa keputusan, salah satunya memutuskan bahwa NU tidak tertarik terlibat dalam kegiatan perpolitikan Indonesia.
NU juga menegaskan tidak memberikan dukungan terhadap satu nama calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) maupun partai politik (parpol) manapun.
"Terkait pemilu presiden dan pemilu legislatif tahun depan, rekomendasi kita adalah NU tidak tertarik untuk terlibat dalam politik dukung mendukung, bukan politik untuk mendukung satu nama atau satu partai," kata Ketua Komisi Rekomendasi Ulil Abshar Abdalla dalam konferensi pers di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Selasa, 19 September 2023.
Ilustrasi logo parpol peserta Pemilu 2024.
- Dok. VIVA
Ulil menyatakan, NU tak melihat siapa sosok calon maupun partai yang maju dalam Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden melainkan melihat nilai yang dapat diperjuangkan untuk masyarakat.
Ulil menyatakan ada pedoman politik bagi warga NU yang diputuskan melalui rekomendasi tersebut sesuai keputusan Muktaman NU Tahun 1989. Ada sembilan pedoman berpolitik untuk warga NU yang disampaikan, antara lain:
1. Politik bagi NU adalah bentuk keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Berpolitik harus didasarkan wawasan kebangsaan untuk menjaga keutuhan bangsa;
3. Berpolitik adalah wujud dari pengembangan kemerdekaan yang hakiki untuk mendidik kedewasaan warga guna mencapai kemaslahatan bersama;
4. Berpolitik harus diselenggarakan dengan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran sunah;
5. Berpolitik harus diselenggarakan dengan kejujuran didasari moralitas agama, konstitusional, adil sesuai dengan norma-norma dan peraturan yang disepakati;
6. Berpolitik dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional bukan malah menghancurkannya;
7. Berpolitik dengan alasan apapun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah bangsa;
8. Perbedaan aspirasi politik di kalangan warga Nahdliyyin harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, saling menghargai satu sama lain;
9. Politik harus mendorong tumbuhnya masyarakat yang mandiri, pemerintah tidak mengabadikan aspirasi masyarakat.