Akui Doyan Makan Burger dan Mi, Megawati Minta Jokowi Perhatikan Impor Gandum
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkap bahwa Indonesia tidak memiliki penerimaan pajak dari impor gandum.
Padahal, kata Megawati, kebijakan fiskal melalui instrumen pajak dan tarif merupakan kebijakan wajib pada masa transisi Indonesia dalam menempuh jalan berdikari di bidang kedaulatan pangan.
Menurutnya, instrumen tarif itu mesti ditetapkan secara kompetitif untuk memberikan stimulus bagi riset dan inovasi dalam meningkatkan produksi pangan nasional.
Presiden Joko Widodo Hadiri Rakernas PDI-P
- VIVA/M Ali Wafa
"Ini pun mengapa saya berpikir, dan mungkin saya juga minta tolong lagi sama Bapak Presiden, saya mendapatkan informasi, dan itu tolong diperhatikan dan dilihat, bahwa bea masuk impor gandum itu 0 persen," ujar Megawati dalam pidato sambutannya di Rakernas IV PDIP di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Jumat, 29 September 2023.
Megawati menegaskan, dikenakannya tarif pajak bagi impor gandum tidak serta-merta menyimpulkan bahwa dia anti dengan komoditas pangan tersebut. Pasalnya, gandum adalah salah satu bahan pangan yang tidak dapat tumbuh di Indonesia.
"Saya bukannya anti-gandum. Saya juga senang hamburger, mi. Namun mengingat gandum tadi, setelah saya terangkan, tidak bisa ditanam di sini," kata dia.
Indonesia, katanya, memiliki 10 sumber pangan lokal, yakni porang, sorgum, sagu, ganyong, hanjeli, hotong, pisang, sukun, talas, dan ubi jalar. Komoditas pangan itu bisa diolah melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Rakernas PDI-P
- VIVA/M Ali Wafa
"Kita ini bisa mensubstitusi gandum; sekiranya bea masuk bisa diterapkan dalam masa transisi, maka dana yang ada bisa dipergunakan juga untuk menambah biaya riset terhadap produk substitusi gandum," ujarnya.
Bea Cukai Dampingi Mendag Ekspos Temuan Kapal Tanker Tanpa Izin Impor
Bea Cukai dampingi Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan memimpin ekspos temuan kapal tanker asal impor yang tidak memenuhi ketentuan impor hasil pengawasan.
