- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani buka suara soal rumor Partai Demokrat yang dapat tawaran kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM). Isu itu mencuat usai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menemui Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor beberapa waktu lalu.
Puan mengatakan hanya Presiden Jokowi yang memiliki hak untuk menjawab isu kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju.
"Itu tanya Pak Jokowi. Itu prerogatif dari presiden. Jadi saya tidak bisa menjawab hal tersebut karena itu prerogatif presiden," kata Puan kepada wartawan di kawasan Jakarta Selatan, Rabu, 4 Oktober 2023.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani.
- istimewa
Meski dirinya tahu isu tawaran kursi kabinet, Puan enggan membicarakan ke publik. Sebab, yang memiliki hak untuk bicara hanya Presiden Jokowi maupun pihak istana.
"Kalau saya tahu pun, saya tidak bisa bicara di sini. Yang harus menjawab Pak Jokowi atau pihak Istana. Jadi harus tanya ke Istana," ujar Ketua DPR RI tersebut.
Sebelumnya, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan menyebut terlalu dini bagi partainya untuk bicara soal kabinet pada saat ini.
"Terlalu dini bicara soal kab (kabinet)," kata Syarief Hasan dihubungi melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2023.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di DPP Demokrat.
- Twitter AHY @AgusYudhoyono
Syarief menyampaikan demikian saat diminta tanggapan atas pertemuan SBY dengan Jokowidi Istana Bogor, Jawa Barat, Senin sore.
Ditanya benar ada tawaran kursi menteri kabinet ke Demokrat, dia hanya menyampaikan bahwa partainya lebih baik berada di luar kabinet. "PD di luar kab (kabinet) lebih baik," ujarnya singkat.
Partai Demokrat saat ini bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung Prabowo sebagai bakal capres 2024. Sikap dukungan Demokrat ke Prabowo dideklarasikan melalui Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas pada Kamis, 21 September 2023.
Selain Demokrat, poros KIM terdapat Gerindra, Golkar, PAN. Kemudian, ada beberapa parpol non parlemen seperti Gelora, PBB, Garuda.
Langkah Demokrat gabung ke poros Prabowo karena kecewa di Koalisi Perubahan dan Persatuan yang mengusung Anies Baswedan sebagai bacapres. Demokrat merasa dikhianati oleh Anies dan Nasdem terkait penentuan nama bakal cawapres.
