AHY: Ada Pemikiran dari Pimpinan KIM, Baiknya Demokrat Gabung ke Koalisi Pemerintah Jokowi
- istimewa
Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY angkat bicara soal pertemuan ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor, Senin, 2 Oktober 2023. Pertemuan itu memunculkan spekulasi politik terkait Demokrat.
Menurut dia, pertemuan SBY dengan Jokowi itu didorong para pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM). Ia bilang Demokrat dapat respons positif usai mendeklarasikan Prabowo sebagai bakal capres.
"Sehingga kalau pak SBY bertemu, bersilaturahim dengan Presiden Jokowi akan bagus. Apalagi kita tahu, one on one, pertemuan seperti itu empat tahun lalu," kata AHY di kantor DPP Demokrat, Jakarta, Jumat, 13 Oktober 2023.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.
- Twitter AHY @AgusYudhoyono
Dia menuturkan, dalam pertemuan SBY dengan Jokowi dibahas sejumlah isu. Selain situasi negeri terkini, juga disinggung isu lain menyangkut urusan politik Pemilu 2024.
Namun, ia menepis jika isu dari pertemuan itu berbicara jatah menteri buat Demokrat. Isu itu muncul sebagai 'tukar guling' karena Demokrat mendukung capres tertentu sehingga akan dapat jatah menteri. "Tidak benar, 100 persen tidak ada pembicaraan terkait itu," ujar AHY.
Meski demikian, ia tak menafikan ada pemikiran dari petinggi KIM agar Demokrat sebaiknya jadi bagian koalisi pemerintah Jokowi. Sebab, Demokrat saat ini sudah jadi bagian poros KIM yang notabene parpolnya mendukung pemerintah.
"Memang ada pemikiran, ada pandangan dari para pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju yang juga menjadi bagian dari koalisi pemerintahan saat ini, ada Gerindra, ada Golkar, ada PAN," tutur AHY.
"Bahwa ada baiknya Partai Demokrat yang kini sudah bergabung ke dalam koalisi Indonesia Maju ini bergabung dengan koalisi pemerintah. Toh, Demokrat sudah di sini," lanjut AHY.
AHY menuturkan kembali bahwa pandangan itu harapan dari kalangan elite pimpinan KIM. Tapi, klaim dia, Demokrat paham etika dan aturan.
"Kalau bicara urusan kabinet pemerintahan ya tentu semua itu menjadi hak prerogatif dari Presiden. Jadi, hanya bapak Presiden lah yang mengutarakan hal itu," ujar AHY.
