Diperiksa Kesehatan Besok, Ganjar Ngaku Tak Ada Persiapan Khusus Kecuali Makan Banyak
- VIVA/Ilham Rahmat
Jakarta - Bakal calon presiden Ganjar Pranowo dijadwalkan menjalani rangkaian pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Minggu, 22 Oktober 2023. Ganjar mengaku tidak memiliki persiapan khusus mengenai proses yang menjadi persyaratan pencapresan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI itu.
"Enggak ada persiapan yang sifatnya khusus, ya," kata Ganjar kepada wartawan di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu, 21 Oktober 2023.
Ganjar bersama istrinya Siti Atikoh dan anaknya Muhammad Zinedine Alam Ganjar sedang menghabiskan waktu akhir pekan. Dalam kesempatan itu pula, Ganjar mengaku sengaja makan banyak karena mulai dia diwajibkan berpuasa sebagai syarat pemeriksaan kesehatan.
Bakal calon presiden Ganjar Pranowo, saat bersama sang istri Siti Atikoh dan anaknya Muhammad Zinedine Alam Ganjar, dipijat oleh seorang anak kala mereka makan siang bersama di satu restoran di Jakarta Selatan, Sabtu, 21 Oktober 2023.
- VIVA/Ilham Rahmat
"Dari dari RSPAD diminta puasa saja mulai jam 20.00 WIB. Makanya itu sekarang makannya banyak," katanya.
Mantan gubernur Jawa Tengah itu mengaku sudah sempat menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit lain sebelumnya. Dia berharap proses pengecekan kesehatan yang digelar besok berlangsung dengan lancar.
Seusai melakukan pendaftaran capres dan cawapres, para pasangan calon diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi mendaftarkan diri sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden RI 2024 ke KPU RI, Jakarta, Kamis, 19 Oktober 2023.
Ganjar Pranowo-Mahfud MD Daftar Capres-Cawapres di KPU
- VIVA/M Ali Wafa
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan seluruh dokumen persyaratan Ganjar dan Mahfud telah diinput sebagai calon presiden dan wakil presiden.
KPU Punya Kuasa Jalankan Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah, Menurut Menkopolkam
Menkopolkam Hadi Tjahjanto mengatakan KPU mempunyai wewenang penuh untuk menjalankan putusan MA soal batas usia calon kepala daerah.
