- ANTARA/Jafkhairi
VIVAnews - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar menyatakan Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto, tidak pernah mengatakan kementeriannya mendapat "rapor merah."
Meski begitu, kata Patrialis, "rapor merah" itu tidak menghambat kerjanya.
Patrialis memaparkan, dia telah berkoordinasi dengan Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto terkait penilaian yang diberikan lembaga penilai kinerja pembantu presiden. Anehnya, Kuntoro pun mengaku tidak mengerti maksud rapor merah yang berkembang di media.
“Saya tidak bicara seperti itu,” kata Patrialis mengulang kembali ungkapan Kuntoro padanya. Ia juga menggambarkan kerisauannya dengan penilaian rapor merah yang dialamatkan padanya.
“Rapor merah tidak ada," kata Patrialis. "Mau merah, hijau, atau hitam sekali pun tidak ada masalah, yang penting adalah tetap bekerja,” ujar Patrialis Akbar di Padang, Jumat, 16 Juli 2010.
Yang ada, kata Patrialis, Kementerian yang dipimpinnya dinilai ‘buruk’ karena belum berhasil membangun 19 Lembaga Pemasyarakatan. Padahal, ujar Patrialis, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010, penilaian terhadap kinerja Kemenkumham terkait pembangunan rumah tahanan tersebut dilakukan pada akhir Desember 2010.
“Bagaimana mungkin mau bangun (rumah tahanan), uangnya belum ada. Kalau dibangun, yang belum ada, masuk penjara awak,” ujar pria berdarah Minang itu.
Menurutnya, rapor merah yang diterimanya saat ini memberikan hikmah. Meskipun tidak terima begitu saja penilaian UKP4, ia mengaku, penilaian tersebut tantangannya untuk memberikan hasil terbaik di masa jabatannya.
“Saya tidak ingin dipuji, tapi juga tidak mau dimaki. Hasilnya yang paling utama buat kita,” katanya. Keterlambatan pembangunan 19 rumah tahanan tersebut muncul karena proses pencairan anggaran yang bermasalah. Ia berjanji, Oktober mendatang proses pembangunannya akan dimulai. (umi)
Laporan Eri Naldi | Padang
PDIP Kritik Ide Penambahan Kementerian: Bagi-bagi Kekuasaan Berdampak Pemborosan Anggaran
Kubu Prabowo menggaungkan usulan penambahan jumlah kementerian atau lembaga hingga menjadi 40. Ide itu menuai pro dan kontra.
