Soroti Pakta Integritas Pj Bupati Sorong, Anies: Menurunkan Kepercayaan Rakyat ke Negara

Jakarta – Calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan menyoroti terkait dugaan adanya pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso yang memberikan dukungan kepada pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Anies mengatakan dengan dugaan tersebut maka bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Bagi dia, kemunculan pakta integritas itu pertanda aparat negara sudah tidak lagi netral.

"Itu yang menurunkan kepercayaan rakyat kepada negara. Ketika aparat negara tak lagi bersikap netral, yang kemudian jadi korban adalah lembaga negara," kata Anies, Jumat 17 November 2023.



Anies Baswedan saat mengumumkan nama Syaugi Alaydrus jadi Kapten Timnas Amin.

Photo :

• VIVA/M Ali Wafa

Menurut dia, jika ada aparat negara ingin menentukan pilihan politiknya maka dia harus mundur lebih dulu dari posisinya. Sebab, penggunaan aparat untuk menggalang dukungan telah merendahkan marwah negara.

"Bila Anda memiliki aspirasi pribadi keluar dari negara. Mundur dari negara. Laksanakan aspirasi pribadi Anda,” lanjut Anies.

“Tapi, kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi maka Anda telah merendahkan negara," ujar eks Gubernur DKI Jakarta itu.

Dia mengingatkan lagi dengan kemunculan pakta integritas itu berpengaruh terhadap ketidak percayaan terhadap negara. "Anda membuat rakyat tidak percaya pada negara, karena kepentingan aspirasi pribadi, aspirasi kelompok menggunakan alat negara," ujarnya.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto merespons soal beredarnya pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso kepada Ganjar. Hasto bilang, pihaknya tak masalah jika pakta integritas tersebut diusut.

Dia menuturkan demikian karena pasangan Ganjar-Mahfud MD menang bukan karena pakta integritas.

"Diusut saja semuanya kan, kita menang ini suara rakyat. Kita menang bukan pakta integritas," kata Hasto di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu, 15 November 2023.

Adapun Ganjar Pranowo juga sempat buka suara soal pakta integritas tersebut. Dia mengaku tak tahu mengenai pakta integritas tersebut.

"Belum tahu, saya, malah gak tahu itu," ujar Ganjar kepada wartawan di kantor KPU, Jakarta, Selasa, 14 November 2023.

Menurut dia, jika pakta integritas itu benar maka Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang melakukannya. Sebab, hal itu merupakan ketidaknetralan ASN dan harus ditertibkan.

Halaman Selanjutnya

Dia mengingatkan lagi dengan kemunculan pakta integritas itu berpengaruh terhadap ketidak percayaan terhadap negara. "Anda membuat rakyat tidak percaya pada negara, karena kepentingan aspirasi pribadi, aspirasi kelompok menggunakan alat negara," ujarnya.