- VIVA/Supriadi Maud.
Jakarta - Wakil presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) menerima calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo di kediamannya di kawasan Darmawangsa, Jakarta Selatan. JK mengungkapkan, salah satu pembicaraan dalam pertemuan itu adalah membahas tentang negara.
"Alhamdullilah, kita bersilaturahim dan berdiskusi tentang negara, kita tidak berbicara tentang politik, ya, tentu politik, bicara tentang negara," ujar JK kepada wartawan, sebagaimana dikutip pada Senin, 20 November 2023.
Kemudian, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu meminta pejabat dan aparat netral pada Pemilu 2024. Pasalnya, aparat dan pejabat sudah bersumpah jabatan untuk melaksanakan undang-undang.
Ilustrasi Pemilu.
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
"Mengapa kita kemukakan netralitas? Karena sumpah semua pejabat, semua aparat, selalu berbunyi akan taat kepada Undang-undang dan akan melaksanakan segala tugasnya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Itu semua diucapkan," ujarnya.
JK kemudian mengingatkan, apabila ada pejabat yang tidak adil dan melanggar sumpahnya, maka bakal mendapat balasan di akhirat.
"Jadi, apabila ada pejabat tingkat apa pun, tidak berlaku adil maka dia melanggar sumpah. Dan sumpahnya selalu ada Alquran dan Injil, jadi berat sekali hukumannya. Bukan hanya hukuman dunia, tapi akhirat, bagi siapa saja yang melaksanakan pemilu ini tidak sebaik-baiknya dan seadil-adilnya," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Ganjar mengaku mendapat banyak masukan dari JK. Ganjar sudah mengganggap JK seperti orang tuanya.
Calon Presiden (capres) Ganjar Pranowo menyambangi rumah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan.
- VIVA/Foe Peace Simbolon.
"Tentu tadi kita mendapatkan banyak sekali masukan-masukan. Intinya, pemilu musti berjalan dengan baik, nilai persatuan bangsa musti dijaga, saya mengapresiasi beliau," katanya.
Utang Jatuh Tempo RI pada 2025 Capai Rp 800 Triliun, Sri Mulyani Bilang Gini
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan besarnya pembayaran utang jatuh tempo yang lebih dari Rp 800 triliun pada 2025.
