- Dok.Istimewa
Jakarta – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid buka suara tentang sindiran yang dilayangkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal calon presiden (capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto tak bisa blusukan.
Hasto sebelumnya mengungkap kaderisasi kepemimpinan PDIP yaitu turun langsung ke rakyat. Dia mencontohkan aksi blusukan yang dilakukan Presiden RI pertama, Soekarno, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hingga Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sering blusukan.
Dia bahkan menyoroti aksi blusukan yang dilakukan Ganjar Pranowo sampai harus menginap di rumah-rumah warga.
Hasto menilai, Prabowo tak bisa blusukan seperti Jokowi dan Ganjar katena dia bukan berasal dari PDI Perjuangan (PDIP).
Nusron Wahid
- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
"Pak Prabowo enggak bisa blusukan karena Prabowo bukan dari PDI Perjuangan. Prabowo bukan Jokowi, sehingga tak bisa melakukan blusukan," ucap Hasto di Lebak, Banten.
Mengenai hal itu, Nusron menilai blusukan itu milik siapa saja dan setiap orang, bukan hanya kader PDIP mampu melakukannya.
"Kalau blusukan itu punya PDIP, itu tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Berarti kalau mengistilahkan blusukan punya PDIP, maka singkatan KBBI berubah menjadi Kamus Besar Banteng Indonesia, bukan Kamus Besar Bahasa Indonesia," kata Nusron kepada wartawan di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Senin, 11 Desember 2023.
"Karena blusukan itu milik siapa saja," sambungnya.
Nusron kemudian menyebutkan, Prabowo merupakan seorang ahli blusukan. Prabowo bisa datang ke pasar, ke lokasi bencana dan blusukan kemanapun.
"Wong Pak Prabowo ini juga ahli blusukan, datang ke pasar, kemudian datang ke bencana, kemudian terbang kemana-mana," ucapnya.
Menurut Nusron, begitu juga dengan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka yang bisa melakukan blusukan. Contohnya, pagi ini, Gibran blusukan ke Pasar Rumput, Jakarta Selatan.
"Mas Gibran apalagi hari ini ke pasar. Lah kok kemudian dikatakan blusukan itu hanya punya PDIP, itu kan namanya mengubah Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjadi Kamus Besar Banteng Indonesia," ujarnya.
MA Ubah Syarat Cagub-Cawagub, PDIP: Jangan Suuzon Mau Loloskan Kaesang
Sekretaris Tim Pemenangan Pilkada PDIP, Aria Bima merespons putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan Partai Garuda dan mengubah syarat usia calon kepala daera
