Jokowi Bilang Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, TKN: Sampai Sekarang Masih Netral

Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, seorang presiden boleh ikut berkampanye dan memihak pasangan calon (paslon) tertentu yang mengikuti kontestasi Pilpres. Asalkan, hal itu tak dilakukan dengan menggunakan fasilitas negara. 

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Meutya Hafid memastikan, sampai saat ini Presiden Jokowi masih netral. Sebab, Jokowi tak secara terang-terangan mengungkap siapa paslon yang didukung. 

"Ada konteks yang kedua, di mana awak media bertanya apakah presiden kemudian akan menggunakan hak tersebut untuk menyatakan dukungan kepada paslon manapun," ucap Meutya dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Rabu, 24 Januari 2024.



Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid

Photo :

• DPR RI

"Beliau (Jokowi) cuma menyatakan bahwa kita lihat nanti, jadi artinya beliau juga tidak menutup kemungkinan, tapi beliau sampai saat ini juga berarti dengan jawaban beliau adalah masih netral," katanya.



Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid.

Photo :

Meutya lantas menjelaskan pernyataan itu Jokowi ungkap karena menjawab pertanyaan awak media soal boleh tidaknya menteri ikut berkampanye politik. 

Jokowi lantas menjelaskan bahwa semua pejabat publik, pejabat politik, itu memiliki hak yang sama dan diatur oleh undang-undang, jadi tidak hanya menteri, presiden pun memiliki hak.

"Sehingga artinya pernyataan beliau tidak hanya untuk menjawab atau mengatakan bahwa presiden punya hak untuk berkampanye, tapi menjawab bahwa semua orang juga menteri dan juga presiden memiliki hak untuk kemudian ikut berkampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara," ujat Meutya.

Politikus Golkar itu pun menyayangkan narasi media yang seolah-olah menjadikan pernyataan itu sebagai deklarasi dukungan dari Jokowi untuk paslon tertentu. 

"Jadi itu satu yang menurut kami kok kemudian beritanya seolah hanya mohon maaf seperti kayak deklarasi dukungan oleh presiden, sesungguhnya tidak demikian," ujarnya.

Halaman Selanjutnya

"Sehingga artinya pernyataan beliau tidak hanya untuk menjawab atau mengatakan bahwa presiden punya hak untuk berkampanye, tapi menjawab bahwa semua orang juga menteri dan juga presiden memiliki hak untuk kemudian ikut berkampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara," ujat Meutya.