Presiden Boleh Kampanye, PSI: Jokowi Masih Netral, Belum Ada Eksplisit Mendukung 02
- VIVA/Dhana Kencana
Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Raja Juli Antoni, mengatakan Presiden Joko Widodo sejauh ini masih bersikap netral dalam Pemilu 2024. Meskipun, kata dia, dalam peraturan perundang-undangan membolehkan Presiden dan menteri berkampanye.
Termasuk tentang pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut boleh kampanye dan memihak sebagai Presiden. Kata Raja Juli, pernyataan itu bukan berarti mendukung Prabowo-Gibran, hanya menyebut Presiden tanpa ke salah satu pasangan capres-cawapres.
“So far kan beliau netral. Belum ada (secara) eksplisit bahwa beliau mendukung 02 (Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka). Kan belum ada secara eksplisit beliau mendukung partai anu, kan belum ada,” kata Raja Juli melalui keterangannya pada Kamis, 25 Januari 2024.
Menurut Wakil Menteri ATR itu, Presiden dan menteri memiliki hak yang sama untuk berkampanye serta memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, atau partai politik tertentu.
“Asalkan tak menggunakan fasilitas negara,” ujar mantan Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu.
Namun demikian, Raja Juli mengaku belum mengetahui apakah Presiden Jokowi akan menggunakan haknya untuk ikut berkampanye atau tidak pada Pilpres 2024. Tentu saja, kata dia, masyarakat bisa melihatnya pada dua minggu kedepan sebelum masa kampanye terbuka berakhir awal Februari 2024.
“Monggo kita tunggu 2 minggu ini (sebelum masa kampanye selesai). Apakah Pak Jokowi menggunakan hak dia sebagai (warga) negara selama batasnya sederhana saja, tidak menggunakan fasilitas negara dan uang negara," jelas dia.
Disamping itu, Raja Juli tidak bisa memastikan juga apakah Presiden Jokowi akan berkampanye untuk PSI yang diketuai oleh Kaesang Pangarep. Diketahui, Kaesang merupakan putra bungsu dari Presiden Jokowi.
“Kira-kira bisa ditebak. Tunggu Pak Jokowi ya. Kita lihat perkembangan, masih ada beberapa hari kan (masa kampanye),” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi menyebut seorang Presiden dapat memihak bahkan ikut berkampanye dalam pemilihan presiden atau pilpres. Menurutnya, hal tersebut bisa dilakukan selama tidak menyalahgunakan fasilitas negara. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi di tengah pertanyaan publik soal netralitas Presiden di Pilpres 2024.
"Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa ini (kampanye dan memihak) enggak boleh," ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 24 Januari 2024.
Gus Yahya: Jangan Kampanye Atas Nama dan Menggunakan Fasilitas NU dalam Pilkada
Gus Yahya angkat bicara soal sikap NU terkait Pilkada serentak 2024. Dia mengatakan setiap warga NU berhak menentukan pilihan politiknya masing-masing.
