Megawati Blak-blakan Tak Tarik Mundur Menteri PDIP dari Kabinet Pemerintahan Jokowi

Tangkapan layar - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Banyuwangi.
Sumber :
  • ANTARA/Narda Margaretha Sinambela

Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri berkomitmen menjaga pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga akhir masa jabatan. Maka itu, ia membantah bahwa menyarankan untuk menarik seluruh menteri PDIP  dari Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Termasuk, kata dia, sejumlah menteri non partisan yang mendukung calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Pemerintahan ini kan sekitar 8 bulan lagi, jadi saya bilang please dipikir, ganti orang tuh gampang, 5 menit juga asal sudah ada langsung sumpah jabatan selesai. Tapi dari sisi pengalaman saya, paling tidak jika terjadi perubahan itu butuh 6 bulan untuk penyesuaian, dia sudah mampu artinya konsolidasi dan tahu fragmentasi. Nah sekarang, kalau waktu hanya tersisa 8 bulan, mau kerja apa?" ujar Megawati dalam sebuah wawancara di stasiun TV swasta, dikutip Selasa, 13 Februari 2024.

Presiden kelima RI sekaligus Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri

Photo :
  • Istimewa

Selain itu, Megawati mengaku mempertimbangan kestabilan pemerintahan yang harus tetap dijaga, meskipun saat ini terjadi perpecahan di tubuh Kabinet Indonesia Maju karena perbedaan pilihan politik. 

Megawati mengakui, pasca pengunduran diri Mahfud MD dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), muncul desakan agar menteri PDI Perjuangan atau yang terafiliasi degan pasangan calon (paslon) 3 ikut mundur dari Kabinet Indonesia Maju. 

Beberapa di antara mereka, lanjut Megawati, sudah bertemu dan berkonsultasi dengan dirinya. Meski demikian, ia menyampaikan pendapatnya dan meminta mereka untuk mempertimbangkan situasi dan kondisi saat ini, baik di Indonesia yang dalam tahun politik, maupun perkembangan global.
 
Selain itu, lanjutnya, jika terjadi pengunduran diri para menteri secara simultan, maka pemerintahan akan terganggu kestabilannya, dan situasi tersebut berbahaya bagi Indonesia. 

"Kalau ini terjadi sekarang, apa enggak bahaya gitu? Bukannya apa-apa, bangsa dan negara yang bahaya kalau begini," ungkap Megawati.

Dikawal Massa Pendukung, Narjo Resmi Daftar Bakal Calon Bupati Brebes ke PDIP

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri di Lenteng Agung, Jaksel.

Photo :
  • YouTube tvOne

Sebagai Presiden ke-5 RI, Megawati mengaku sangat memahami peran para menteri bagi jalannya pemerintahan seorang presiden. Pasalnya, sebagai institusi, presiden tidak dapat bekerja sendiri dan membutuhkan bantuan para menteri. 

Prabowo Bilang Bung Karno Bukan Milik Satu Partai, Elite PDIP Beri Penjelasan Begini

Maka itu, Megawati tidak ingin para menteri PDIP mundur dan tetap menjadi bagian dari Kabinet Indonesia Maju yang membantu Presiden Jokowi dalam menjalankan pemerintahan sampai akhir masa jabatan.

Ganjar Serukan "Membuka Ruang Check and Balances" bagi Pemerintahan
Sri Mulyani, Prabowo Subianto, Pramono Anung dan Luhut

Jokowi Perintahakan Sri Mulyani Jalin Komunikasi dengan Prabowo, Untuk Apa?

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menyebutkan bahwa Presiden Jokowi telah memerintahkan Sri Mulyani untuk menjalin komunikasi dengan Prabowo Subianto.

img_title
VIVA.co.id
11 Mei 2024