PDIP Mau Jadi Oposisi Jika Prabowo-Gibran Menang, Gerindra Bilang Begini
- Istimewa
Jakarta - PDI Perjuangan (PDIP) beri sinyal siap jadi oposisi dan berada di luar pemerintahan jika pasangan nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi memenangkan Pilpres 2024.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya akan melakukan tugas check and balance jika benar pemerintahan selanjutnya dipimpin Prabowo-Gibran.
Menanggapi itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku menghormati sikap yang diambil PDIP kelak.
"Sebagai sebuah pernyataan, kami menghormati," kata Muzani di kawasan Jakarta Pusat, Jumat, 16 Februari 2024.
Sekjen PDIP sekaigus Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud Hasto Kristiyanto
- Istimewa
Muzani lantas menyampaikan, keinginan Prabowo untuk tetap merangkul semua pihak jika dirinya memimpin Indonesia periode 2024-2029 kelak. Hal itu termasuk merangkul semua lawan politiknya saat ini.
"Tetapi, sekali lagi, keinginan Pak Prabowo untuk merangkul semua kekuatan, tetap akan kami lakukan," jelas dia.
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto bilang pihaknya siap berada di luar pemerintahan untuk jalankan tugas check and balance jika Prabowo-Gibran menangi Pilpres 2024.
Hasto menuturkan, sistem di Indonesia tak mengenal istilah oposisi, sehingga PDIP lebih mengambil sikap berada di luar pemerintah jika Prabowo-Gibran menang.
"Jadi, di dalam konstitusi kita, kita bukan sistem parlementer. Tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004, 2009 posisi saat itu 2004, 2009 adalah berada di luar pemerintah," kata Hasto di gedung High End, Menteng, Jakarta, Kamis, 15 Februari 2024.
Hasto menambahkan makna di luar pemerintah, PDIP siap dukung kebijakan-kebijakan pro-rakyat. Kata dia, PDIP juga bakal menolak kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat.
"Tapi, ketika ada yang berbeda misalnya, impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya," jelas Hasto.
Namun, ia mengatakan pihaknya belum memutuskan secara resmi apa nanti berada di dalam atau di luar pemerintah. Ia menyebut PDIP bersama Tim Pemenangan Nasional (TPN) masih fokus mengkawal proses rekapitulasi berjenjang.
"Tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih," tutur Hasto.
