TKN Sebut Prabowo Butuh PDIP untuk Realisasikan Program Makan Siang Gratis
- Istimewa
Jakarta – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno mengatakan, guna mewujudkan program makan siang gratis, saat ini Prabowo tengah berupaya mengonsolidasikan kekuasaan untuk memajukan kebijakannya tersebut.
"Pemerintahan Prabowo dapat menyesuaikan subsidi energi selama dua hingga tiga bulan ke depan setelah mulai menjabat pada bulan Oktober," kata Eddy, dikutip Sabtu, 17 Februari 2024.
Dia berpendapat, sekitar 80 persen dari Rp 350 triliun anggaran pemerintah, yang kini dimanfaatkan untuk menyubsidi BBM dan LPG, dipastikan hanya akan lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia berpenghasilan menengah dan tinggi.
Apalagi, menurutnya pemerintah juga harus menutup celah dalam pengumpulan pajak, untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan. Dia mengatakan, penerimaan pajak Indonesia hanya setara 10 persen PDB, sedangkan negara lain di Asia Tenggara memiliki rasio sebesar 14 persen.
Menurut Eddy, reformasi pendapatan harus dilakukan untuk alokasi janji kampanye utama Prabowo, yakni menyediakan makan siang dan susu kepada 80 juta anak sekolah di Indonesia, membantu meningkatkan kesehatan dan pendidikan, sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi perempuan dan pengusaha.
Program ini diperkirakan menelan biaya Rp 450 triliun. Angka tersebut lebih besar dari seluruh defisit APBN tahun 2023 sebesar Rp 347,6 triliun atau 1,65 persen dari PDB.
Karenanya, guna mewujudkan janji kampanye Prabowo-Gibran itu, Eddy mengatakan bahwa Prabowo akan berupaya membangun koalisi yang kuat di parlemen, dengan mengundang partai-partai lain termasuk PDIP
Serta, lanjut Eddy, Prabowo juga bakal turut mengajak para Capres lain, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, untuk bergabung dalam pemerintahannya. "Dia menilai, itu adalah formula sukses untuk membangun pemerintahan yang stabil ke depan," ujarnya.
