Ganjar Dorong Hak Angket Pemilu 2024, Nasdem: Apa yang Buat Teman-teman 03 Ini Risau?

Wakil Ketua Umum DPP Nasdem Ahmad Ali.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Ilham Rahmat

Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali menyoroti calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang mengusulkan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024. Ali mengaku heran dengan permintaan Ganjar tersebut.

Eks Stafsus Kementan Akui Pernah Diperintah SYL Urus Ultah Nasdem

Dia menilai Ganjar terkesan tak bisa menerima kekalahan dalam gelaran pesta demokrasi.

"Pertanyaan kami sebenarnya, apa yang membuat teman-teman 03 ini risau? Apa karena kalah? Yang bilang mereka kalah siapa?" kata Ali kepada wartawan, Kamis, 22 Februari 2024.

Anies Baswedan Direstui Maju Pilkada Jakarta, Cak Imin: PKB Belum Membahas

Ali menyinggung yang buat gaduh adalah hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei lewat televisi. Ia meminta agar semua pihak meletakkan persoalan dengan akal sehat.

"Opini apalagi yang mau dipengaruhi? kan sudah pencoblosan. Semarahnya kita, ayo kita letakkan itu dengan akal sehat atau waras. Kalau sekarang, baru sadar, kenapa tidak dari dulu," jelas Ali.

Sekjen PDIP Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi yang "Diawali dengan Cerita Politik"

Ganjar Pranowo saat nyoblos Pemilu 2024

Photo :
  • Foto AP/Wenes Furqon

Ali mengimbau agar kubu pendukung Ganjar Pranowo- Mahfud MD tak mendorong hak angket. Kata dia, lebih baik perkuat bukti-bukti. Kemudian, bawa bukti-bukti tersebut dibawa ke Bawaslu RI dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Perkuat saksi, perkuat alat bukti. Kalau dalam penelusuran terjadi dugaan kecurangan, ada mekanisme Bawaslu dan MK. Kan kanalnya di sana," imbuhnya.

Sebelumnya, Ganjar mendorong DPR segera melakukan pemanggilan terhadap KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Eks Gubernur Jawa Tengah itu menyampaikan usulan demikian karena menyusul banyak laporan terjadi dugaan kecurangan pelaksanaan Pemilu 2024.

“Minimum sebenarnya komisi II (DPR) memanggil penyelenggara Pemilu, apa yang terjadi. IT-nya, kejadian tiap TPS kok melebihi 300 ini kan anomali, masak diam saja," tutur Ganjar, Rabu, 21 Februari 2024.

Dia menuturkan mestinya DPR segera ambil sikap undang penyelenggara Pemilu dan undang masyarakat. Dengan demikian, mereka bisa menyampaikan. "Dan, problem ini bisa dibawa ke zona netral dan masyarakat bisa tahu,” kata Ganjar.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya