PPK Tapos Depok Ngaku Dapat Intimidasi, Satu Gerbong Tak Sanggup Pilih Mengundurkan Diri

Surat pernyataan sikap PPK Tapos
Sumber :
  • VIVA.co.id/Galih Purnama (Depok)

Depok – Seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tapos berbondong-bondong melayangkan surat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok. PPK Tapos kompak menyatakan tidak sanggup melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan karena dapat intimidasi.

Surat tersebut beredar luas. Dalam surat nomor 49/PP.06.1/327610/2024 Depok tertulis keterangan PPK Tapos menyatakan ketidaksanggupan melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan.

Surat tersebut ditandatangani Jaelani selaku Ketua PPK Tapos. Kemudian, ada empat anggota PPK lainnya.

“Kami atas nama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tapos dengan ini menyatakan sikap ketidaksanggupan kami melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan,” kata Jaelani dalam suratnya, Rabu, 6 Maret 2024.

Petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) memeriksa kelengkapan logistik Pemilu sebelum didistribusikan ke kelurahan di gudang logistik KPU Jakarta Pusat, GOR Kemayoran, Jakarta

Photo :
  • ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Meski mengaku mendapat intimidasi, tapi PPK Tapos tak jelaskan siapa yang melakukan intimidasi tersebut. Namun, ia menyebut dugaan intimidasi itu juga menyasar ke keluarga.

“Dikarenakan kondisi wilayah yang sudah tidak kondusif dengan adanya intimidasi kepada anggota PPK bahkan kepada keluarga,” demikian kata Jaelani.

Selain Jaelani, empat anggota PPK Tapos yang diduga dapat intimidasi adalah Riswan Setiawan, Mahfudz, Syahrudin dan Jakaria. Dengan demikian PPK Tapos menyerahkan pelaksanaan rekapitulasi tingkat kota kepada KPU Depok.

Kepemimpinannya Dikhawatirkan Bahayakan Demokrasi, Begini Jawaban Blak-blakan Prabowo

“Dengan ini kami menyerahkan sepenuhnya kepada KPU Kota Depok untuk melaksanakan rekapitulasi dilaksanakan langsung di tingkat kota,” ujarnya.

Terkait itu, Ketua KPU Depok, Wili Sumarlin mengaku belum tahu. Dia menuturkan belum menerima surat tersebut dari PPK Tapos.

Anggotanya Minta Money Politics Dilegalkan, PDIP Sebut itu Sarkas: Dia Muak Maraknya Money Politics

“Tidak ada (dari PPK Tapos). Masih lanjut (proses rekap tingkat kota),” kata Wili.

Mendagri Tito Setuju Sistem Pemilu Dikaji Ulang
Survei nasional IDN di Jateng 2024

Sudaryono Mulai Merangkak ke Posisi Atas Survei Pilgub Jateng

Ada tiga nama calon teratas di Pilkada Jawa Tengah 2024, berdasarkan hasil survei IDN. Sudaryono dan Hendra Prihadi bersaing ketat

img_title
VIVA.co.id
16 Mei 2024