Alasan Krusial Ahok Dukung Gulirkan Hak Angket: Terlalu Banyak Sumir di Pemilu
- VIVA / Zendy
Jakarta - Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyampaikan hanya hak angket yang bisa membongkar dugaan kecurangan Pemilu 2024. Bagi dia, hak angket bisa bongkar dugaan itu dibandingkan proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut Ahok, ada cela hukum yang membuat dugaan kecurangan tidak bisa diproses di MK terkait Pemilu 2024. Kata dia, hal itu hanya bisa dilakukan melalui mekanisme hak angket di DPR.
"Itulah kenapa saya bilang saat ini yang paling penting dilakukan tentu hak angket. Ini bukan soal mau menangin siapa. Tapi, itu bisa mengungkap bukti-bukti dari kecurangan dan cela hukum yang dimanfaatkan," kata Ahok dalam kanal YouTube Merry Riana, seperti dikutip Jumat, 8 Maret 2024.
Dia mencotohkan, ada banyak trik yang dilakukan dengan memanfaatkan cela hukum oleh tim kampanye dan pendukung pasangan calon (paslon) tertentu. Kata Ahok, misalnya ada pengusaha yang mendukung paslon dan memberikan sumbangan atau bantuan.
Pemungutan suara atau pencoblosan di pemilu. (Foto ilustrasi).
- VIVA/M Ali Wafa
Namun, hanya dengan alasan tak masuk dalam daftar tim kampanye, bantuan tersebut dianggap tidak berhubungan dengan paslon. Dengan demikian, saat dituntut karena berikan sumbangan untuk promosikan paslon tersebut, bisa menghindar dengan menyatakan tak memiliki hubungan.
"Nah, ini nih konyolnya. Karena ada celah hukum jadi calon yang bersangkutan bisa ngomong saya enggak nyuruh kok. Ini Enggak bisa diproses di MK makanya bisa lewat hak angket," ungkapnya.
Selain itu, ia menyebut banyaknya dugaan pelanggaran yang dilakukan Kelompok Penyelengara Pemungutan Suara (KPPU), saksi parpol dan paslon, hingga Bawaslu dan KPU dari tingkat kecamatan hingga pusat.
"Karena terlalu banyak yang sumir dalam pemilu ini, makanya yang penting dilakukan adalah memproses hak angket," kata dia.
Ahok menjelaskan, hak angket sebagai cara tepat untuk mengungkap kecurangan pemilu berdasarkan pengalamannya saat Pilkada di Belitung Timur, hingga ke DKI Jakarta.
"DPR yang dapat menyelidiki dugaan kecurangan secara keseluruhan, bahkan dapat memperbaiki Undang-Undang yang memiliki celah yang dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Pemilu," ujar Ahok.
Namun, Ahok menyadari ada banyak pihak yang akan berupaya menghalangi hak angket diproses DPR. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan para anggota DPR yang tidak lolos lagi ke Senayan agar tak berikan suara untuk pengajuan hak angket.
"Oknum-oknum yang tidak terpilih lagi nih, sementara masa tugas di dewan tinggal beberapa bulan. Nah, ada hak nih, kalau dia ditembak duit misalnya. Ada tawaran dikasih berapa puluh miliar rupiah supaya nggak-nggak usah ikut hak angket, mungkin akan diambil ya," katanya.
Ahok sangat berharap DPR bisa memproses hak angket sesuai keinginan rakyat Indonesia yang tak puas dengan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang dinilai curang.
"Dari pada membiarkan rakyat turun ke jalanan, melakukan sesuatu yang bisa mengganggu ekonomi, mengganggu lalu lintas," lanjut eks Gubernur DKI Jakarta itu.
"Yang harus dilakukan saat ini adalah hak angket, dan kita mengandalkan anggota DPR untuk melakukan itu. Harapan saya seperti itu," tuturnya.
