- ANTARA/Galih Pradipta
Jakarta – Wakil Ketua Umum DPP PPP Amir Uskara mengatakan masih terlalu dini menerima ajakan PDIP untuk tetap menjalin koalisi hingga Pilkada 2024. Menurutnya, itu belum saatnya dibicarakan.
“Saya kira kita terlalu pagi kalau memang kita sudah berkoalisi dengan siapa untuk Pilkada,” kata Amir ditanyai awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 26 Maret 2024.
Waketum PPP M Amir Uskara
- VIVA/M Ali Wafa
Amir mengatakan potensi untuk tetap berkoalisi bukan tidak mungkin terwujud. Hanya saja, kata dia, dinamika politik antara Pemilu, Pilpres dengan Pilkada tidaklah sama.
“Ya kalau dinamika Pilkada pasti lebih dari dinamika Pilpres karena kondisi daerah masing-masing pasti tidak semua sama, kita tidak bisa generalisir apa yang terjadi di Sumatera dengan apa yang ada di Jawa, apa yang ada di Maluku dan lain-lain,” kata Amir.
Karena itu, Amir menegaskan bahwa PPP tak mau gegabah dalam membuka peluang tetap berada dalam koalisi yang sama dengan PDIP atau tidak. Menurutnya, alasan perbedaan kondisi bisa menjadi alasan tidak berkoalisi.
“Nanti ita bicarakan kalau Pilkada, kita belum bisa bahas sekarang,” imbuhnya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku telah lebih dulu memberikan bantuan kepada PPP dalam menggugat Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Diakuinya, bantuan itu telah dilayangkan lebih dulu kepada Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) Sabtu kemarin, sebelum mereka mengajukan gugatannya.
“Kami memberikan bantuan-bantuan bahkan sejak perhitungan suara yang pertama kami mengajak PPP untuk bersama-sama di pusat data PDI Perjuangan,” kata Hasto.
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Hasto mengatakan bahwa bantuan tersebut bukan kali pertama dilakukan. Pada tahun 2019, kata dia, diperintahkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk membantu PPP karena sejarahnya.
“PDI Perjuangan tidak ingin sejarah partai Ka'bah ini dihilangkan di dalam sejarah republik ini,” ujarnya.
