Hak Angket Belum Bergulir Karena Tekanan Hukum, Gerindra: Pak Hasto Jangan Pecah Belah Bangsa
- Istimewa
Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, menyoroti pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang menyebut hak angket DPR RI belum bergulir karena adanya tekanan hukum. Dia menilai tudingan tersebut tidak ada dasarnya sama sekali.
Menurut Wakil Katua Komisi III DPR RI itu, pernyataan Hasto tersebut bahkan cenderung memecah belah bangsa.
"Pernyataan itu sama sekali tak berdasar. Dan, bisa menimbulkan perpecahan," ujarnya kepada wartawan, Senin, 1 April 2024.
Habiburokhman mengaku prihatin, akhir-akhir ini pernyataan Hasto kerap mengarah kepada hal-hal yang menimbulkan gesekan sesama anak bangsa. Dia meminta, sebelum menyebar informasi yang belum jelas kebenarannya, alangkah baiknya Hasto melakukan kroscek lebih dulu kebenarannya.
"Pernyataan saudara Hasto Kristiyanto belum terlaksananya hak angket karena adanya tekanan, sangat memprihatinkan. Pak Hasto jangan memecah belah bangsa, kroscek dulu," imbuhnya.
Sebelumnya, Hasto mengatakan, hak angket di DPR masih belum bergulir karena adanya tekanan-tekanan hukum. Menurut Hasto, hak angket dinilai menjadi hal yang menakutkan bagi pemerintah sehingga ada upaya-upaya untuk menghalangi.
"Ibu Megawati lama putuskan angket bukan perhitungan, tapi tekanannya, tekanan hukumnya kan kuat sekali. Kan kalau orang ditekan, ada respons yang berani menghadapi tekanan, ada juga yang takut. Kita juga maklum," kata Hasto, Sabtu kemarin.
Di Rakernas, PDIP Siapkan Langkah Strategis Pasca Pemilu 2024
Langkah strategis PDIP, akan diambil dalam forum Rakernas partai diakhir Mei 2024. Termasuk dalam mempersiapkan gelaran pilkada serentak 2024. Juga soal dinamika politik.
