- tvOne
Jakarta – Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani enggan menanggapi isu yang menyebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin mengambil alih kursi Ketua Umum PDIP yang saat ini diduduki Megawati Soekarnoputri.
Mulanya, Puan yang tengah mengadakan konferenai pers seusai memimpin paripurna penutupan masa sidang DPR, mendapat pertanyaan dari sejumlah wartawan soal isu yang dihembuskan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tersebut.
Ketua DPR RI Puan Maharani usai Rapat Paripurna di kompleks parlemen, Senayan.
- ANTARA
Selain ihwal pernyataan Hasto, Puan juga ditanyai mengenai keanggotaan Presiden Jokowi di PDIP.
Puan menyimak pertanyaan awak media dengan seksama. Mantan Menko PMK itu justru terlihat menggerakkan matanya ke kanan lalu mengerutkan alisnya. Sejurus kemudian, Puan menggelengkan kepalanya.
Wartawan kembali meminta komentar Puan soal pernyataan Hasto tersebut, namun Puan tetap menggelengkan kepalanya.
Sebelumnya, Pernyataan Hasto soal rumor pengambilalihan kursi Ketum PDIP tersebut disampaikan pada acara diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. Hasto awalnya bicara Jokowi telah melakukan abuse of power.
"Jadi abuse of power sama. TNI Polri juga banyak saksi yang menyatakan. kemudian kendaraan politik dulu adalah Golkar, sekarang gagasan suatu koalisi besar permanen, rencana pengambil alihan Golkar dan PDIP," kata Hasto.
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Hasto mengatakan dalam kabinet Jokowi, ada “menteri kuat” dan “menteri super kuat”. Namun, yang mendapatka tugas untuk menjembatani pengambilalihan kursi Ketum PDIP adalah menteri super kuat.
"Jauh sebelum pemilu, 5-6 bulan, ada seorang menteri powerful, ada yang super powerful dan powerful, supaya enggak salah image. Ini ditugaskan bertemu Pak Ryaas Rasyid oleh Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PDIP diserahkan Pak Jokowi," ungkapnya.
Soroti RUU Kementerian Negara, PDIP: Jangan Cuma Bagi-bagi Kekuasaan
DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyoroti Revisi Undang-undang Kementerian Negara yang sedang bergulir di DPR RI. PDIP mewanti-wanti agar Revisi UU Kementerian Negara tidak han
