Tangani OPM, Dewan Pembina Golkar Dukung Tindakan Tegas TNI Dorong Pendekatan Kesejahteraan di Papua
- Puspen TNI
Jakarta – Langkah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengubah sebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM) dinilai merupakan langkah tepat. Sebab, berbagai peritiswa kekerasan yang terjadi di Papua akhir-akhir ini, dinilai sudah tidak bisa ditolerir lagi.
Dewan Pembina Partai Golkar meminta dan mendukung TNI dan Polri untuk bertindak tegas terhadap OPM. Terlebih, kelompok ini kerap melakukan tindak kekerasan yang berujung pada gangguan kamtibmas di Papua.
“Dewan Pembina Partai Golkar meminta sekaligus mendukung TNI/Polri untuk bertindak tegas kepada kelompok bersenjata yang yang tergabung dalam Organisasi Papua Merdeka yang selama ini banyak melakukan tindak kekerasan kepada masyarakat maupun aparat,” demikian pernyataan pers Dewan Pembina Partai Golkar, Selasa, 16 April 2024.
Aburizal Bakrie (ARB) bersama Dewan Pembina Golkar sedang berbincang.
- Instagram @aburizalbakrie.id
Dijelaskan, perubahan penyebutan KKB Papua menjadi OPM, merupakan langkah tegas TNI dalam menyikapi berbagai tindak kekerasan bersenjata yang meresahkan dan merugikan masyarakat dan aparat TNI/Polri di Papua.
“Dewan Pembina Partai Golkar mendukung langkah-langkah tegas yang diambil Panglima TNI Jendera Agus Subiyanto, termasuk mengubah nama kelompok dari KKB ke OPM,” tambahnya.
Dewan Pembina Partai Golkar menambahkan, OPM merupakan gerakan separatis yang secara jelas dan nyata menjadi ancaman terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Setiap upaya pemberontakan terhadap Republik Indonesia dan pembangkangan terhadap NKRI harus ditindak tegas. Tidak ada kompromi. Hal ini tidak ada hubungannya dengan HAM," demikian ditegaskan Dewan Pembina Golkar.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melepas bantuan kemanusiaan ke Gaza
- Dok TNI
Selain bertindak tegas, Dewan Pembina Partai Golkar juga meminta aparat TNI/Polri tak meninggalkan pendekatan kesejahteraan untuk membantu percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
Dewan Pembina memandang pendekatan kesejahteraan yang dilakukan secara bersamaan dengan tindakan tegas akan membawa situasi kantibmas di Papua semakin kondusif. " Situasi yang kondusif menjadikan Masyarakat tenang dalam beraktivitas untuk meningkatkan kesejahteraan."
