- VivaNews/ Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengenang mantan presiden Abdurrahman Wahid sebagai sosok yang keras hati dalam hal menegakkan konstitusi dan demokrasi bernegara.
"Seorang Gus Dur itu berani mempertaruhkan jabatan asal konstitusi tidak dipermainkan," kata Mahfud dalam acara peringatan setahun wafatnya Abdurrahman Wahid yang biasa disapa Gus Dur di aula Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu 29 Desember 2010.
Mahfud berkisah saat masa-masa akhir jelang Gus Dur lengser, ada sekelompok orang yang datang menemui dirinya. Kelompok orang ini minta Mahfud mempertemukan mereka dengan Gus Dur. "Mereka berjanji hendak membela Gus Dur agar tidak dijatuhkan."
Ketika Mahfud sampaikan pesan orang-orang tersebut, Gus Dur meminta Mahfud agar menanyakan dulu bagaimana cara mereka untuk membela dirinya. "Kelompok orang itu minta Presiden (Gus Dur) segera mengeluarkan dekrit yang memberlakukan syariat Islam di negara Indonesia."
Apa tanggapan Gus Dur? "Saya lebih baik tak jadi presiden daripada harus mengkhianati konstitusi," kata Mahfud menirukan ucapan Gus Dur waktu itu.
Kisah lain, masih saat-saat menjelang kejatuhan Gus Dur, Mahfud bertemu dengan Akbar Tandjung yang saat itu menjabat Ketua Umum Golkar dan Hamzah Haz (Ketua Umum PPP) di rumah MS Hidayat (bendahara Golkar) untuk melobi agar dua partai tersebut mau membela Gus Dur.
"Waktu itu sudah ada kesepakatan, mari Gus Dur diselamatkan, tapi kabinet harus dirombak dan menteri yang dari partai biar partai saja yang menentukan," kisah Mahfud yang juga pernah jadi kader PKB ini.
Mahfud merasa lega dua partai besar tersebut akan membela Gus Dur di parlemen. jika Golkar dan PPP ditambah PKB kompak, Gus Dur tidak akan bisa dijatuhkan lewat parlemen.
Namun, lanjut Mahfud, ketika kesepakatan pertemuan itu disampaikan, lagi-lagi Gus Dur menolak. "Kata Gus Dur, itu berarti melanggar konstitusi. Menentukan menteri itu kewenangan penuh presiden. Kalau begitu saya menolak," kata Mahfud menirukan tanggapan Dus Dur waktu itu.
Jadi, lanjut Mahfud, dalam pandangan Gus Dur, konstitusi menjadi suatu hal yang harus tetap dipertahankan. "Demokrasi bukan pasar, bukan seperti jual beli. kalau mau reshuffle kabinet ok, tapi mereka jangan ikut campur, saya yang menentukan orangnya," ujar Mahfud mengutip ucapan Gus Dur lagi.
Sejarah lantas mencatat, pertanggungjawaban Gus Dur ditolak Sidang Istimewa MPR pada 2001. Tepat 23 Juli 2001, Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri pun otomatis naik jadi presiden. (umi)
Ketua KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2023 di Angka 75,40, yang Baik 80-90
Komisi Informasi Pusat (KIP) mencatat Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Indonesia tahun 2023 naik 0,97 poin dari tahun 2022.
